Proyek Irigasi P3-TGAI Cileunca Bojong Diduga Bermasalah, Pemerintah Diminta Audit Total
PURWAKARTA – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang berlokasi di Desa Cileunca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, kini menghadapi sorotan tajam dan kritik publik. Proyek pembangunan infrastruktur irigasi yang merupakan usulan dari anggota DPR RI melalui Kementerian PUPR untuk kelompok tani setempat, diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan terindikasi adanya manipulasi anggaran.
Proyek P3-TGAI, yang dirancang untuk menopang ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani dengan pengawasan ketat. Namun, informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang menyalahi aturan dan petunjuk teknis.
Dugaan ketidaksesuaian ini mencakup kualitas material yang digunakan, dimensi bangunan, hingga volume pekerjaan yang diselesaikan, yang ditengarai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Jika hal ini terbukti, maka bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga keuangan negara.
Desakan Uji Petik dan Investigasi Hukum
Menyikapi dugaan serius ini, publik mendesak agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan lembaga auditor negara segera mengambil tindakan tegas.
Desakan ini secara spesifik ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta maupun tingkat provinsi, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk segera terjun ke lapangan. Tujuannya adalah melakukan uji petik pekerjaan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas fisik dan kesesuaian administrasi proyek tersebut.
Apabila hasil uji petik dan audit menunjukkan adanya indikasi kerugian negara atau unsur pidana korupsi, Inspektorat diminta untuk tidak ragu melimpahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan investigasi lanjutan. Akuntabilitas dana yang berasal dari rakyat harus ditegakkan demi menjaga integritas program pemerintah.
red
