Menyongsong Jabar Istimewa, FK-BPD Sumedang Mantapkan Peran Strategis BPD Lewat Muskerkab II 2025
Sumedang | Metronasionalnews.com – Rabu ,10 Desember 2025 – Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Kabupaten Sumedang menggelar Musyawarah Kerja Kabupaten (Muskerkab) II Tahun 2025 di Gedung Islamic Center, Jalan Kutamaya, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Agenda tahunan yang mengangkat tema “Melanjutkan Sumedang Simpati Menuju Jabar Istimewa” ini menjadi momentum penting dalam penguatan kelembagaan BPD di seluruh desa se-Kabupaten Sumedang.
Muskerkab II dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari Forkompinda, para ketua dan sekretaris BPD, pengurus FK-BPD kecamatan, hingga perwakilan perangkat daerah terkait. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Dikdik Syeh Rizki, S.Sos., M.Si.
BPD sebagai Pilar Demokrasi Desa
Ketua Umum FK-BPD Kabupaten Sumedang, Drs. Asep Suryana, dalam sambutannya menekankan bahwa Muskerkab tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan forum strategis untuk menyatukan pandangan dan memperkuat posisi BPD dalam kerangka hukum nasional.
“BPD di tiap desa harus menjalankan peran pengawasan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan. Forum ini menjadi ruang bersama untuk memastikan hak-hak konstitusional BPD diperjuangkan dan dituangkan dalam regulasi yang jelas,” ujar Asep.
Ia mengungkapkan bahwa FK-BPD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan perangkat daerah terkait telah merumuskan sekitar 40 rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang langsung berkaitan dengan kewenangan, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola BPD.
“Dari sekitar 40 Perbup definitif yang telah dibahas, semuanya menjadi sarana perjuangan agar BPD memiliki pedoman yang kuat dalam melaksanakan tugas,” jelasnya.
Menurut Asep, hadirnya regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum, mempertegas kewenangan, serta memantapkan posisi BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bupati: BPD Penjaga Marwah Demokrasi Desa
Dalam pidato yang dibacakan oleh perwakilannya, Bupati Sumedang menegaskan bahwa BPD merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi desa. Ia menilai BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa sekaligus pengawal transparansi penggunaan anggaran.
“Musyawarah kerja ini momentum untuk memperkuat peran strategis BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa. BPD adalah penjaga marwah demokrasi desa,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan desa yang terus berkembang, seperti:
• Digitalisasi layanan publik
• Pengentasan kemiskinan ekstrem
• Penurunan angka stunting
• Penguatan ekonomi produktif
• Optimalisasi penggunaan dana desa
• Peningkatan literasi digital masyarakat
Menurutnya, seluruh tantangan tersebut hanya dapat dijawab dengan keberadaan BPD yang kompeten, memahami regulasi, berintegritas, serta mampu mengawal akuntabilitas pemerintahan desa.
“Saya berharap Muskerkab ini melahirkan rumusan program kerja yang realistis, inovatif, dan menjawab kebutuhan aktual masyarakat desa,” tambahnya.
Ia juga mendorong FK-BPD menjadi pusat informasi, pendidikan politik, dan peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota BPD.
Lima Fokus Penguatan Kelembagaan BPD
Muskerkab II tahun 2025 ini menjadi titik konsolidasi penting bagi FK-BPD Kabupaten Sumedang untuk memastikan peran BPD semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Beberapa fokus utama penguatan yang dihasilkan dari forum ini antara lain:
1. Sinkronisasi peran BPD dengan pemerintah desa
2. Perumusan regulasi yang memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi BPD
3. Peningkatan kapasitas SDM anggota BPD
4. Penguatan fungsi BPD sebagai lembaga pengawas dan penampung aspirasi masyarakat
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di seluruh Sumedang
Melalui arah kebijakan tersebut, FK-BPD menegaskan komitmennya untuk mendorong desa-desa di Kabupaten Sumedang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk transformasi digital dan tata kelola berbasis data.
Dukungan bagi Visi “Sumedang Simpati Menuju Jabar Istimewa”
FK-BPD berharap Muskerkab II menjadi fondasi kokoh untuk meningkatkan kualitas demokrasi desa, memperkuat kolaborasi antar-lembaga, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap visi besar pemerintah daerah: “Sumedang Simpati Menuju Jabar Istimewa”.
Dengan penyusunan Perbup, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan fungsi BPD, Muskerkab II diyakini akan membawa dampak positif bagi pembangunan desa di masa mendatang.
Wahyu BK
