Gubernur Dedi Mulyadi “Amuk” Proyek Jembatan 6,5 Miliar: Imbas Tambang Ilegal dan Ketidakmampuan Sekda Subang!
SUBANG – Sebuah keputusan mengejutkan sekaligus pahit harus ditelan warga Serangpanjang. Proyek pembangunan Jembatan Serangpanjang yang telah dialokasikan anggaran fantastis senilai Rp6,5 Miliar resmi dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pembatalan ini bukan tanpa alasan; kekecewaan mendalam terhadap karut-marut pengawasan tambanh ilegal di Kasomalang menjadi pemicu utamanya.
Kelkesalan Gubernur Dedi Mulyadi memuncak setelah instruksi tegasnya untuk memperketat pengawasan terhadap armada truk tambang ilegal di wilayah tersebut seolah dianggap angin lalu. Secara khusus, sorotan tajam tertuju paida Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, Asep Nuroni.
Gubernur menilai Sekda Subang gagal menjalankan fungsinya sebagai panglima ASN di daerah dalam mengoordinasikan pengawasan lapangan. Truk-truk tambang ilegal pengangkut material berat tetap bebas melenggang, merusak jalan, dan mengancam daya tahan infrastruktur yang akan dibangun. “Untuk apa membangun jembatan miliaran rupiah jika pemerintah desa, kecamatan sampai ketingkat sekda tidak peka dan membiarkan aktivitas tambang ilegal ,maka dari itu pemerintah pemprov Jabar membatalkan pembiayaan jembatan,dan meminta pemda Subang untuk membiayai nya”.
Isu ini semakin memanas dengan mencuatnya nama pemilik Radio Ardan yang dituding sebagai aktor di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. Praktis, aktivitas tambang yang diduga tidak berizin ini menjadi “biang kerok” utama gagalnya pembangunan jembatan yang sangat dinantikan masyarakat Serangpanjang.
Alih-alih memberikan kontribusi bagi daerah, aktivitas tambang ilegal ini justru membawa petaka bagi pembangunan infrastruktur publik. Publik menilai ada pembiaran sistematis yang melibatkan kekuatan modal dan lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah.
Kini, gelombang protes masyarakat mulai bermunculan. Warga Serangpanjang yang dirugikan akibat pembatalan proyek jembatan tersebut menuntut pertanggungjawaban nyata.
“Kami meminta Sekda Subang, Asep Nuroni, jangan hanya duduk manis di belakang meja. Gagalnya jembatan ini adalah bukti kegagalan kinerjanya dalam mengawasi tambang. Begitu juga dengan pemilik Radio Ardan, jangan mencari keuntungan di atas penderitaan warga yang membutuhkan akses jalan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.
Gagalnya proyek senilai Rp6,5 miliar ini menjadi rapor merah bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Subang. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera menutup paksa seluruh aktivitas tambang ilegal di Kasomalang tanpa pandang bulu. Jika ketegasan tidak segera diambil, maka pembangunan di Subang akan terus tersandera oleh kepentingan segelintir pengusaha yang “kebal hukum” dan oknum pejabat yang enggan bekerja.
Dedi Mulyadi dengan langkah ini seolah memberikan pesan keras: Tidak ada pembangunan tanpa ketertiban, dan tidak ada ampun bagi pejabat yang abai terhadap perintah pengamanan aset negara
Dul
