MADIUN — Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan manusiawi, RSUD Dolopo Kabupaten Madiun memilih membuka diri. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Kalimasada, Rabu (8/4/2026), rumah sakit daerah itu mengundang masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berbicara apa adanya: tentang harapan, kritik, hingga persoalan yang masih dirasakan.

Bagi RSUD Dolopo, forum ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi cermin bagi rumah sakit untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu dewan pengawas, unsur Forkopimca, camat se-Kabupaten Madiun, kepala puskesmas, organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur itu menandakan bahwa urusan kesehatan bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, melainkan persoalan bersama yang harus diselesaikan secara gotong royong.

Direktur RSUD Dolopo, drg. Mulyadi, M.Kes., FISQua, menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menutup telinga terhadap suara masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran. Semua yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Dolopo,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan pelayanan tidak cukup hanya membangun gedung atau menambah fasilitas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana rumah sakit menghadirkan tenaga kesehatan yang ramah, sistem administrasi yang tidak berbelit, serta pelayanan yang cepat dan responsif.

Suasana forum pun berlangsung hangat dan dinamis. Satu per satu peserta menyampaikan unek-unek yang selama ini dirasakan. Ada yang menyoroti kenyamanan ruang tunggu, ada yang meminta alur administrasi dipercepat, hingga persoalan ketersediaan obat dan tenaga medis yang dinilai masih perlu diperkuat.

Seorang tokoh masyarakat yang hadir berharap RSUD Dolopo terus berinovasi agar masyarakat tidak lagi merasa ragu ketika datang berobat.

“Kami berharap RSUD Dolopo semakin meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan tenaga kesehatan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik,” katanya.

Namun forum itu tidak hanya berbicara soal antrean dan fasilitas. Di hadapan peserta, Bupati Madiun Hari Wuryanto turut menyinggung persoalan yang dinilai paling mendesak di sektor kesehatan Kabupaten Madiun saat ini, yakni penanganan tuberkulosis (TBC).

Hari Wuryanto menyebut penyebaran TBC di Kecamatan Pilangkenceng dan Kecamatan Wonoasri masih memerlukan perhatian serius. Dua wilayah tersebut dinilai menjadi titik yang harus segera mendapat penanganan lebih intensif agar penyebaran penyakit dapat ditekan.

“Penanganan TBC di Pilangkenceng dan Wonoasri perlu menjadi perhatian serius. Daerah lain sudah membaik, terutama Kecamatan Dolopo yang kini sudah nol,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal bagaimana rumah sakit melayani pasien yang datang, tetapi juga bagaimana pemerintah dan fasilitas kesehatan bergerak lebih awal mencegah masyarakat jatuh sakit.

Di penghujung forum, satu hal terasa jelas: masyarakat tidak menuntut sesuatu yang muluk. Mereka hanya ingin didengar. Mereka ingin ketika datang ke rumah sakit, tidak sekadar mendapat obat, tetapi juga mendapat rasa tenang, kepastian, dan perlakuan yang manusiawi.

Melalui Forum Konsultasi Publik 2026, RSUD Dolopo tampaknya sedang berusaha menjawab harapan itu—bahwa setiap kritik bukanlah ancaman, melainkan jalan menuju perubahan.

Saya sudah menyiapkan versi dengan gaya bahasa khas media online ternama: lebih tajam, emosional, dan mengalir, dengan penekanan pada suara masyarakat, peran RSUD Dolopo, serta sorotan serius terhadap penanganan TBC di Kabupaten Madiun.(sgta)