Ais Soroti Anomali Data BPJS Ketenagakerjaan 2025: Lonjakan Drastis yang “Menyesatkan”
JAKARTA – Pembina Federasi Pelita Mandiri, Achmad Ismail (Ais), secara terbuka mengkritik validitas data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dari Portal Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ais menemukan adanya lonjakan angka yang dianggap sangat tidak wajar dan berpotensi menjadi hasil agenda setting politik atau kebijakan.
Kejanggalan Angka: Naik 25% di Tengah Krisis
Ais membeberkan bahwa pola kepesertaan selama tahun 2025 menunjukkan fluktuasi yang mencurigakan. Setelah sempat anjlok ke angka 39,05 juta pada Mei 2025, jumlah peserta aktif tiba-tiba meroket hingga 48,64 juta pada Desember 2025.
“Ada kenaikan drastis sebesar 9,59 juta peserta hanya dalam tujuh bulan (Juni–Desember). Ini kenaikan hampir 25%, sangat jauh melampaui tren historis lima tahun terakhir yang rata-ratanya hanya di kisaran 11–12% per tahun,” tegas Ais kepada media di Jakarta (23/1).
Kontradiksi dengan Realitas Ekonomi
Kecurigaan Ais semakin menguat mengingat kondisi ketenagakerjaan nasional pada 2025 justru berada dalam situasi yang berat. Ia memaparkan fakta-fakta lapangan yang berbanding terbalik dengan data tersebut:
- Tingginya Angka PHK: Kasus pemutusan hubungan kerja di tahun 2025 tercatat jauh lebih tinggi.
- Ekonomi Stagnan: Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung datar dan serapan investasi terhadap tenaga kerja masih lemah.
- Ketiadaan Kebijakan Strategis: Tidak ada stimulus atau kebijakan luar biasa yang mampu menggerakkan angka kepesertaan sepesat itu.
Desakan Investigasi Menyeluruh
Mengingat data tahun 2025 akan menjadi basis kebijakan untuk tahun-tahun mendatang, Ais mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi transparan. Ia khawatir jika data tersebut hanya kamuflase untuk menutupi kondisi riil ekonomi.
“Data yang tidak realistis akan menghasilkan kebijakan yang salah sasaran. Kita butuh transparansi terkait kepatuhan perusahaan, realisasi penerimaan iuran, hingga rasio keuangan program,” tambahnya.
Ais mengakhiri dengan peringatan keras: “Jika ditemukan manipulasi, pejabat yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum. Hati-hati, salah data bisa memicu berjuta dilema bagi rakyat.”
Dul
