DPRD Sumedang Dorong Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa Melalui Penyesuaian Siltap dan THR
Sumedang |Metronasionalnews.com – 3 Maret 2026. Suasana di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang pagi ini terasa berbeda. Pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menggelar pertemuan penting dengan perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa yang selama ini dirasa masih belum memenuhi harapan
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan PPDI menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka kepada anggota DPRD. Mereka meminta perhatian serius dari pemerintah daerah terkait peningkatan kesejahteraan perangkat desa melalui penyesuaian insentif atau siltap yang selama ini dianggap kurang memadai. Tidak hanya itu, mereka juga mengusulkan adanya tunjangan hari raya (THR) sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para perangkat desa dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Hadir mendampingi dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Direktur Bank Sumedang. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk merespons aspirasi masyarakat desa secara langsung dan konkret.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, S.H., M.H., menegaskan bahwa DPRD sangat memahami pentingnya peningkatan kesejahteraan perangkat desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa. Ia menugaskan DPMPD untuk segera mengajukan usulan resmi kepada Bupati Sumedang agar dilakukan penyesuaian terhadap siltap perangkat desa.
”Ini merupakan langkah awal agar para perangkat desa mendapatkan penghidupan yang lebih layak sesuai dengan tanggung jawab besar yang mereka emban,” ujar Asep.
Sementara itu, terkait isu THR bagi perangkat desa, Asep menghimbau kepada BKAD untuk menyikapi secara serius dan mencari solusi terbaik agar hak-hak mereka dapat terpenuhi di tengah kondisi keuangan daerah yang terus berupaya seimbang. Ia menambahkan bahwa percepatan realisasi usulan tersebut akan menjadi indikator keberhasilan proses pembenahan kesejahteraan aparatur desa.
Dengan adanya dorongan nyata dari DPRD dan dukungan dari seluruh elemen terkait, harapan besar muncul bahwa kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Sumedang akan segera membaik. Semoga langkah-langkah konkrit ini mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan demi keberhasilan pembangunan nasional berbasis masyarakat.
Wahyu BK
