Gubernur Dedi Mulyadi “Sikat” BUMD Hantu: Bongkar Skema Kamuflase Anggaran dan Bentuk Super Holding!
BANDUNG– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menabuh genderang perang terhadap praktik inefisiensi dan dugaan manipulasi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pernyataan yang menghentak publik, Dedi mengumumkan akan merombak total struktur BUMD Jawa Barat menjadi satu sistem Super Holding mulai pekan depan. Langkah radikal ini diambil untuk menyuntik mati “BUMD Hantu” yang selama ini hanya papan nama namun menggerogoti uang rakyat.
Konsolidasi Total: Meniru Gaya Danantara
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa mulai minggu depan, nota kesepahaman (MoU) akan segera diteken. Arsitektur BUMD Jawa Barat yang selama ini “berantakan” akan dipangkas secara ekstrem.
“Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu, di luar Bank BJB. Jadi nanti hanya ada dua: BJB dan satu BUMD Holding. Tidak akan berantakan seperti sekarang,” tegas Dedi dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis.
Langkah ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tingkat nasional. Dedi menilai, ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan aset strategis senilai Rp4 triliun yang selama ini menguap tanpa memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bongkar Skema “Bodoh”: Sewa Mobil Listrik Rp11 Miliar
Bukan Dedi Mulyadi jika tidak bicara blak-blakan. Ia membedah salah satu borok inefisiensi yang ia temukan: skema sewa mobil listrik oleh sebuah BUMD kepada Pemprov Jabar dengan harga selangit, mencapai Rp350 juta per unit per tahun.
Secara total, skema ini menguras anggaran daerah lebih dari Rp11 miliar. Namun, bukannya masuk ke kas daerah, uang tersebut justru diduga “dicuci” melalui pembentukan anak perusahaan baru.
“Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa! BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit, tapi pendapatan Rp11 miliar itu malah dipakai bikin anak perusahaan baru. Itu cuma kamuflase agar uangnya lari!” ucap Dedi dengan nada bicara pedas.
Mengakhiri Era “BUMD Hantu” dan Kamuflase Anggaran
Istilah “BUMD Hantu” merujuk pada perusahaan daerah yang secara operasional mati suri, namun tetap menyerap anggaran untuk gaji direksi dan biaya operasional. Dedi Mulyadi mencium adanya praktik kamuflase di mana keuntungan perusahaan sengaja dialihkan ke struktur-struktur kecil (anak perusahaan) agar tidak terlihat dalam audit laba bersih.
Dengan penyatuan menjadi satu Super Holding, Gubernur ingin memastikan kontrol tunggal yang ketat. Tidak ada lagi celah bagi oknum direksi BUMD untuk “bermain” di balik bayang-bayang anak perusahaan yang tidak produktif.
Pesan Keras untuk Direksi BUMD
Langkah ini menjadi sinyal darurat bagi para petinggi BUMD yang selama ini merasa nyaman di zona merah. Publik Jawa Barat kini menanti realisasi pekan depan. Apakah Super Holding ini akan benar-benar menjadi mesin uang bagi rakyat Jabar, ataukah perlawanan dari “pemain lama” di internal BUMD akan mencoba menjegal langkah berani sang Gubernur?
Satu hal yang pasti, Dedi Mulyadi telah mengirimkan pesan jelas: Era menghamburkan uang rakyat melalui modus sewa-menyewa dan pembentukan anak perusahaan “siluman” sudah berakhir.
Dul
