SUBANG | METRONASIONALNEWS.com-Wisata sekolah SMPN 1 Kalijati yang rencananya dilaksanakan akhir tahun ini mendapat protes dari para orang tua siswa. Sejumlah orang tua mengaku keberatan, terlebih dengan mahalnya biaya yang dibandrol sekolah yakni sebesar Rp.950 ribu dan Rp.150 ribu untuk tujuan Jogjakarta dan sekitarnya.
“Coba pak bayangkan, udah mah kita lagi susah gini eh malah disuruh ikut piknik. Nah kalau kita
maksain ikut, belum ongkos belum bekalnya, sudah berapa uang yang harus disediakan. Belum lagi kan orang tua ini harus mempersiapkan biaya buat masuk SMA. Duh malah bikin pusing,” ujar salah seorang orang tua siswa, belum lama ini.
Sumber yang sengaja jatidirinya dirahasiakan menerangkan, biaya Rp 950 ribu itu diantaranya untuk
ongkos bis, snack dan tiket masuk sedangkan yang Rp 150 ribu untuk kaos seragam.
“Kan kalau dihitung-hitung besar juga ya keuntungannya,” imbuh sumber sambil mengelus kepala.
“Kadang sebagai orang tua kita itu jadi serba salah ya. Maksain ikut, biayanya mahal, ga ikut takut ada
apa-apa dengan anak saya. Ya misalkan kena intimidasi gitu lah. Misalnya ga dikasih nilai atau apalah itu namanya,” ucapnya.
Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari pihak SMPN 1 Kalijati. Dua kali disabangi, kepala SMPN 1 Kalijati, Darsa,S.Pd selalu tidak ada ditempat. Pun demikian dengan unsur lainnya di sekolah tersebut, mereka umumnya mengaku tidak tahu menahu.
“Waduh saya engga tahu ya,” ujar salah seorang perempuan yang nampak seperti guru seraya bergegas meninggalkan wartawan.
Kesan ‘tak peduli’ yang kemudian memicu rasa penasaran juga terlihat dari komentar enteng Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Nunung Suryani,M.Si. Saat itu wartawan bermaksud meminta statemen dan sekaligus melaporkan hasil temuannya ini melalui pesan singkat whatsapp, pada Jumat (4-10-2024). “Siap nanti saya cek dulu ya,” ujarnya singkat.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota pengurus Forum Komunikasi Orang Tua Siswa (FK-ORTUSI) Jawa Barat, Dr. Didi Hermawan tak menafik wisata sekolah diakhir tahun seakan sudah menjadi penomen. Namun umumnya dikasus ini, pihak sekolah terkesan ‘cuci tangan’ dan
kemudian manyerahkannya pada komite sekolah. Ini diduga dimaksudkan agar keinginan wisata tersebut tidak nampak sebagai keinginan sekolah.
“Masalah ini kayanya sudah menjadi penomena ya. Tapi ya itu tadi, pihak sekolah itu umumnya cuci tangan malah ujung-ujungnya kita diarahkan ke komite sekolah. Setelah kita datang ke komite
jawabannya, ya macem-macem lah. Katanya ini hasil rapat lah ini lah itu lah,” kata Didi dalam sambungan telepon, Jumat (4-10-2024).
Jelasnya kata dia, dalam kasus ini komite seperti tidak lagi menjadi wakil orang tua siswa. Lebih dari
itu komite tak ubahnya sebagai kaki tangan sekolah. Padahal menurutnya, dalam peraturan Menteri Pendidikan, sekalipun tidak spesipik disebutkan soal wisata, komite sekolah itu sebagai wakil orang tua murid yang dalam tupoksinya harus turut mengawasi kebijak-kebijakan sekolah.
“Dan jika kebijakan itu dianggap bisa membebani para orang tua, maka komite bisa memprotes atau
memberikan masukan lain yang sifatnya solutif. Jadi disini, komite tidak terkesan sebagai kaki
tangannya kepala sekolah,” ujarnya.
Terkait wisata sekolah diakhir tahun selanjutnya ia menyarankan, hendaknya kasus ini menjadi
perhatian pemerintah di daerah itu sendiri. Sebab jika tidak ini akan terus menjadi kekhawatiran para
orang tua. Selebihnya, jika terus dibiarkan maka wisata dengan dalil study tour selamanya akan
menjadi proyek abadi.
Baca Juga:Forum Siraturahmi Kantibmas Polres Subang dengan FKPPI Menghadapi Pilkada 2024
Didi mencontohkan Kabupaten Purwakarta. Dimana didaerah tersebut sampai saat ini tidak ada
proyek wisata yang melibatkan siswa. Hal itu karena buah pelarangan dari bupati yang kala itu dijabat oleh Dedi Mulyadi. Sikap tegas bupati ini tentu bukan tanpa alasan. Bupati begitu mencermati pada pengalaman pahit dimana sering terjadi kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan wisata sekolah.
“Saya rasa ini perlu di contoh juga untuk daerah lain dan pelarangan Bupati Purwakarta ini perlu di
apresiasi. Ini kan jelas sebagai bentuk kepedulian dan perhatian serius dari Bupati terhadap rakyatnya. Dia melindungi loh,” terangnya.
Tapi jelasnya, seandainya sekolah di Subang ini (SMPN 1 Kalijati) tetap ingin melaksanakan wisata, bisa saja ke tempat-tempat wisata yang ada di daerahnya sendiri.
“Contoh lagi nih. Kan di Subang itu banyak juga tempat-tempat wisata yang tak kalah menarik dengan
yang ada di daerah lain. Lain dari itu, dengan berwisata didaerah setempat nilai positifnya sangat
besar yaitu turut serta berkontribusi pada peningkatan PAD. Sementara kalau sekolah pengen ada untung juga kan bisa ya. Saya yakin lah, pihak pengelola tempat wisata juga pasti ngasih lah,” tandasnya.
Menutup pembicaraan Didi meminta, agar aparat hukum seperti Kejaksanaan bisa memberi tindakan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan ada gratifikasi yang juga melibatkan pihak lain.
“Saya tidak mau berandai-andai ya, makanya disini saya meminta aparat hukum turun tangan. Patut diduga disini terjadi gratifikasi yang bisa saja melibatkan oknum pejabat di dinas. Ini selain dugaan mencari keuntungan sepihak ya. Tapi disini kita tidak bisa menuduh begitu saja,” pungkasnya.
Untuk diketahui, wisata sekolah di Subang yang kemudian menuai masalah bukan hanya terjadi di
SMPN 1 Kalijati. Disemua sekolah tak terkecuali tingkat sekolah dasar juga terjadi hal serupa, namun
ironisnya meski protes demi protes kerap muncul mewarnai namun pihak sekolah seakan tak
bergeming.(Red)
