Ketika Efisiensi Terasa Sepihak: Guru Diminta Hemat, Program Lain Dapat Fasilitas
Sumedang | Metronasionalnews.com – Di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran, muncul satu ironi yang sulit diabaikan: guru diimbau bersepeda demi penghematan, sementara di sisi lain negara merencanakan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kebutuhan operasional program lain.
Perbandingan ini mungkin lahir dari potongan narasi yang tidak sepenuhnya utuh. Namun, di ruang publik—terutama media sosial—yang bekerja bukan hanya fakta, melainkan persepsi. Dan persepsi yang terbentuk hari ini adalah sederhana: ada ketidaksinkronan dalam cara kebijakan disusun dan dikomunikasikan
Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang benar atau salah, tetapi apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terdampak, dan mengapa kebijakan ini terasa timpang di mata publik.
Pemerintah, melalui berbagai kebijakan di sektor pendidikan, memang tengah mendorong efisiensi. Guru sebagai ujung tombak pendidikan kerap menjadi simbol kesederhanaan dan pengabdian. Imbauan untuk berhemat, termasuk dalam hal transportasi, bisa dimaknai sebagai bagian dari semangat itu.
Namun di waktu yang hampir bersamaan, Badan Gizi Nasional (BGN) merancang pengadaan hingga 24.400 unit motor trail listrik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga kini, sekitar 21.801 unit telah masuk dalam tahap pemesanan dan penganggaran tahun 2025.
Secara teknis, kebijakan ini dapat dipahami. Indonesia bukan hanya kota besar dengan jalan mulus. Banyak wilayah terpencil membutuhkan kendaraan tangguh agar distribusi program berjalan efektif. Motor trail listrik bisa menjadi solusi logis.
Masalahnya bukan pada “sepeda” atau “motor listrik”. Masalahnya ada pada rasa keadilan yang dirasakan publik.
Ketika satu kelompok diminta berhemat secara simbolik, sementara kelompok lain difasilitasi dalam jumlah besar, publik tidak melihat konteks—mereka melihat kontras. Dan kontras inilah yang kemudian memantik pertanyaan: apakah efisiensi benar-benar diterapkan secara merata?
Di sinilah letak pentingnya komunikasi kebijakan.
Pemerintah mungkin memiliki alasan rasional, bahkan strategis, di balik setiap keputusan. Namun tanpa penjelasan yang utuh dan terbuka, kebijakan yang baik sekalipun bisa terlihat bias. Publik bukan sekadar membutuhkan keputusan, tetapi juga penjelasan yang jujur dan transparan.
Lebih jauh, isu ini menyentuh hal yang lebih mendasar: bagaimana negara memposisikan guru. Jika guru terus-menerus dijadikan simbol penghematan, sementara sektor lain mendapat dukungan fasilitas besar, maka perlahan akan tumbuh persepsi bahwa penghargaan terhadap tenaga pendidik belum sepenuhnya menjadi prioritas.
Padahal, pendidikan dan gizi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya sama-sama fondasi masa depan bangsa. Yang dibutuhkan bukan memilih salah satu, tetapi memastikan keduanya berjalan dengan prinsip yang sama: adil, transparan, dan proporsional.
Pada akhirnya, publik tidak anti kebijakan. Publik hanya ingin satu hal sederhana: konsistensi dan keadilan.
Jika efisiensi memang menjadi arah kebijakan, maka ia harus terasa merata. Jika pengadaan besar memang diperlukan, maka ia harus dijelaskan dengan terang.
Karena dalam tata kelola publik, bukan hanya keputusan yang diuji—tetapi juga kepercayaan.
Wahyu BK
