Kunjungan Kerja Anggota Dewan DPR RI Rajiv Komisi IV ke SD Karya Laksana Ngamprah
Bandung Barat, 6 Agustus 2025 — Sebuah pertemuan silaturahmi yang diselenggarakan di SDN Karyalaksana, Bandung Barat, mengungkap dugaan praktik pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima oleh 81 siswa. Anggota Komite IV DPR RI, Rajiv, yang hadir dalam acara tersebut, meminta maaf atas insiden yang terjadi dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Pertemuan ini menyoroti celah dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial yang rawan disalahgunakan oleh oknum.
Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah SDN Karyalaksana memaparkan bahwa pihaknya sempat menolak bantuan PIP untuk 81 siswa karena adanya kabar miring mengenai pemotongan dana. Kecurigaan ini semakin kuat setelah ditemukan adanya pemalsuan cap dan tanda tangan kepala sekolah pada dokumen pencairan dana, yang diduga dilakukan oleh oknum tim pemenangan Rajiv sebelumnya. Kepala sekolah menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah terlibat dalam proses pencairan dana, karena uang tersebut langsung ditransfer ke rekening orang tua siswa. Namun, nama baik sekolah menjadi tercemar akibat desas-desus yang beredar di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Rajiv menyatakan kekecewaannya dan membantah telah memerintahkan adanya pungutan. Ia menegaskan bahwa sejak awal pencalonannya, ia melarang keras adanya pemotongan dana aspirasi. Untuk menunjukkan keseriusannya, Rajiv telah membubarkan seluruh tim pemenangan yang lama dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada pihak berwajib jika menemukan praktik serupa. “Saya kapok. Ini bukan perintah dari saya atau baraya. Uang sebesar 450.000 rupiah untuk 81 siswa ini harus sampai utuh,” ujarnya di hadapan para orang tua siswa.
Salah satu operator sekolah, Ibu Rina, menambahkan bahwa oknum tersebut bahkan membentuk grup WhatsApp dan menunggu para penerima PIP di ATM untuk melakukan pemotongan. Praktik ini menunjukkan betapa sistematisnya penyalahgunaan yang terjadi, di mana data-data siswa dikumpulkan secara ilegal tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
Sayangnya, setelah acara berakhir, Rajiv menolak untuk diwawancarai oleh para wartawan yang telah menunggu. Sikap ini menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan komitmen transparansi yang ia sampaikan di hadapan publik. Sebagai anggota DPR, sikap tertutup terhadap media dapat menimbulkan pertanyaan baru dan mengurangi kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang ia canangkan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan DPR untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak.
(As.ker)
