Langkah Baru di Bawah Langit Sumedang: Dony Ahmad Munir dan Pilihan Politiknya
Sumedang | Metronasionalnews.com – Langit Sumedang malam itu seperti ikut menyimpan rahasia. Lampu-lampu temaram memantul di halaman Mal Pelayanan Publik, tempat gelaran budaya Kasumedangan digelar dengan khidmat dan penuh warna. Musik, sapaan, dan riuh tepuk tangan menyatu dalam satu suasana yang tak hanya merayakan tradisi, tetapi juga menjadi saksi sebuah keputusan politik yang akan dikenang, Jum’at malam (13/2/2026).
Di tengah panggung bertajuk “Ngajajap Rasa, Panghiap Ratu”, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berdiri dengan wajah tenang. Ia tidak sedang membacakan laporan pembangunan, bukan pula menyampaikan capaian program daerah. Malam itu, ia memperkenalkan langkah barunya—sebuah keputusan yang disebutnya lahir dari perenungan panjang.
Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Sugiono. Sorot lampu mengarah, kamera-kamera mengabadikan momen, sementara publik menyaksikan sebuah babak baru dimulai. Di sisi panggung, sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir, termasuk Dedi Mulyadi dan Maruarar Sirait. Suasananya bukan sekadar seremoni; ada simbol, ada pesan, ada arah yang hendak dituju.
Dalam suaranya yang terukur, Dony menyampaikan bahwa keputusan itu bukan hasil dari satu malam perbincangan. Ia menyebut waktu sebagai saksi. Lebih dari setahun ia mempertimbangkan, menimbang, dan berdialog—baik dengan dirinya sendiri maupun dengan sejumlah tokoh politik yang kini berdiri di sampingnya.
Ia berbicara tentang kepemimpinan nasional yang menurutnya visioner dan progresif. Tentang nasionalisme, kemandirian bangsa, ketahanan ekonomi, hingga gagasan pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Kata-kata itu meluncur tanpa nada berlebihan, seolah ingin menegaskan bahwa langkah politik baginya bukan sekadar perpindahan warna, melainkan perluasan jalan pengabdian.
“Dengan jalan baru ini,” ujarnya, “saya ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.”
Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya panjang. Politik, dalam tafsirnya malam itu, bukan sekadar kontestasi, tetapi kerja bersama. Ia mengajak kader untuk solid, untuk membangun kekuatan partai di Sumedang, sekaligus memberi dukungan pada kepemimpinan nasional ke depan.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi memilih berbicara dengan nada yang lebih reflektif. Ia menyinggung perjalanan panjang sebelum keputusan itu diumumkan. Ia juga mengingatkan satu hal penting: garis tegas antara partai dan negara. Bahwa kekuasaan publik tidak boleh tersentuh kepentingan kepartaian. Bahwa uang negara harus tetap menjadi milik rakyat, bukan alat politik.
Bagi warga yang hadir malam itu, peristiwa tersebut mungkin akan dikenang bukan hanya sebagai pengumuman keanggotaan partai, tetapi sebagai momen ketika panggung budaya menjadi ruang politik yang santun. Ketika kesenian dan kebangsaan bertemu dalam satu alur cerita.
Sumedang sendiri bukan wilayah asing bagi dinamika politik Jawa Barat. Namun setiap keputusan pemimpin daerah selalu memiliki resonansi tersendiri. Ada harapan, ada pertanyaan, ada optimisme, ada pula kehati-hatian. Politik memang selalu demikian—ia bergerak, dan setiap gerak membawa konsekuensi.
Malam semakin larut ketika acara usai. Lampu-lampu panggung perlahan meredup. Para tamu kembali ke kendaraan masing-masing. Tetapi keputusan yang diumumkan tidak ikut padam bersama cahaya. Ia akan terus diperbincangkan, dianalisis, dan mungkin diuji oleh waktu.
Di bawah langit Sumedang yang tenang, satu hal menjadi jelas: seorang kepala daerah telah memilih arah barunya. Dan seperti setiap pilihan besar dalam hidup, sejarah akan mencatatnya—bukan hanya dari siapa yang berdiri di panggung, tetapi dari bagaimana langkah itu kelak diterjemahkan dalam kerja nyata untuk rakyat.
Wahyu BK
