Menuju Kemandirian Fiskal, KBB Padukan Kebijakan Anggaran Berorientasi Rakyat dan Optimalisasi Pendapatan
BANDUNG BARAT — 31 Juli 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai kemandirian fiskal dengan memadukan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat dan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini terlihat jelas dalam Rapat Paripurna DPRD KBB yang mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta upaya serius menggali potensi pendapatan daerah.
Baca Juga:DPUTR Purwakarta Tangani Longsor di Cibingbin, Jalan Akses Warga Sedang Tahap Pekerjaan
Dalam sambutannya di Rapat Paripurna, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. “Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat, terasa manfaatnya secara nyata, merata, dan menyentuh akar rumput,” tegasnya. Jeje menekankan pentingnya efisiensi belanja dan memastikan setiap program selaras dengan visi pembangunan KBB yang “AMANAH”.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam penetapan KUA-PPAS 2025. Proses ini, yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membuktikan adanya kolaborasi untuk memastikan alokasi anggaran yang relevan dan strategis. Kesepakatan ini menjadi fondasi bagi kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Di sisi lain, untuk menopang ambisi pembangunan tersebut, KBB dihadapkan pada tantangan besar dalam meningkatkan PAD. Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi K., dalam wawancara terpisah, mengungkapkan tren positif PAD, namun mengakui adanya hambatan menuju target Rp1 triliun pada 2026. Tantangan utama, menurut Mahdi, berasal dari kondisi ekonomi nasional yang belum stabil dan regulasi dari pemerintah provinsi, khususnya terkait perizinan sektor pariwisata.
Mahdi menyoroti pentingnya penegakan aturan dalam optimalisasi PAD. Ia mendorong para pengusaha tambang untuk segera mengurus perizinan dan mengajak pengelola kawasan komersial, seperti Kota Baru, untuk berkontribusi lebih maksimal melalui retribusi. “Kami pastikan tidak ada yang dipersulit,” ujarnya, memberikan sinyal iklim investasi yang lebih transparan.
Kolaborasi antara efisiensi belanja yang ditekankan Bupati Jeje dan strategi optimalisasi pendapatan yang didorong Ketua DPRD Mahdi menunjukkan pendekatan holistik pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini, KBB tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada manajemen fiskal yang bijak, yang ditandai dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan jangka panjang KBB dalam mewujudkan kemandirian fiskal akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, sinergi lintas sektor, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
(As.ker)
