Proyek Jalan Margasari-Cikolotok Senilai Rp2,1 Miliar Disorot, Transparansi Jadi Pertanyaan Publik
Purwakarta –Proyek rekonstruksi ruas jalan Margasari-Cikolotok yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Purwakarta menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Meskipun proyek ini menelan anggaran signifikan sebesar Rp2.107.207.400 yang bersumber dari APBD, informasi terkait spesifikasi pekerjaan, terutama volume, tidak tercantum pada papan proyek.
Baca Juga:DPUTR Purwakarta Tangani Longsor di Cibingbin, Jalan Akses Warga Sedang Tahap Pekerjaan
Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Putra Priangan ini menjadi sorotan publik karena minimnya transparansi. Menurut pantauan di lapangan, papan informasi proyek tidak memuat data detail seperti panjang atau volume pekerjaan, padahal informasi ini sangat penting sebagai bagian dari kontrol publik.
Saat dikonfirmasi pada Senin, 25 Agustus 2025, Dina, pejabat dari bidang terkait, membenarkan bahwa proyek tersebut berada di bawah tanggung jawabnya. “Iya itu bidang saya, anggaran dari APBD untuk pekerjaan peningkatan jalan, pelebaran dan bangunan pelengkap,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.
Namun, ketika ditanya mengenai volume pekerjaan, Dina memberikan jawaban yang menimbulkan kebingungan. Ia menyatakan bahwa volume pekerjaan sedang dihitung ulang oleh pihak konsultan. Jawaban ini dinilai janggal oleh publik, sebab perencanaan teknis seharusnya sudah final dan terukur sebelum anggaran dialokasikan dan pekerjaan dimulai.
Publik Minta Audit dan Pengawasan Ketat
Dugaan adanya ketidakberesan atau “kongkalikong” muncul akibat ketidakjelasan informasi ini. Publik mendesak agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak pelaksana, konsultan, dan dinas terkait lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran pembangunan infrastruktur.
Baca Juga:Kejaksaan Negeri Purwakarta Menahan 6 Tersangka Kasus Korupsi di Dinas Perikanan dan Peternakan
Untuk memastikan akuntabilitas, masyarakat juga meminta kepada lembaga audit untuk melakukan uji petik secara detail setelah pekerjaan selesai. Hal ini penting guna mencegah adanya indikasi yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah.
Sebagai kontrol sosial, masyarakat menegaskan akan terus mengawal pekerjaan ini, baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan, demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat.
Dul/Aep
