Rapat Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Bandung Barat Dengan Dinas Pemerintahan
Bandung Barat, 15 Juli 2025 – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bandung Barat mempercepat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dengan target penyelesaian 20 Juli 2025. Dokumen strategis lima tahunan ini harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah maksimal 20 Agustus 2025 sesuai regulasi yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD KBB, Dona Ahmad Muharam, menyampaikan bahwa situasi pasca-Pilkada berlangsung kondusif dan seluruh elemen pemerintahan kini fokus menyelesaikan dokumen RPJMD sesuai tenggat waktu. “Sesuai regulasi, RPJMD harus ditetapkan sebagai Perda paling lambat 20 Agustus. Prosesnya sedang dikebut dan ditargetkan rampung sekitar 20 Juli,” jelasnya.
Pasca penuntasan RPJMD, DPRD akan melanjutkan pembahasan perubahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sebagai ruang akomodasi program strategis kepala daerah terpilih dalam kebijakan anggaran daerah.
Dona menegaskan pentingnya implementasi nyata dari dokumen RPJMD agar seluruh perangkat daerah menjadikannya sebagai panduan kerja, bukan sekadar formalitas administratif. “Seluruh SKPD harus fokus mengeksekusi program-program dalam RPJMD secara maksimal di lapangan,” tegasnya.
Agenda penting dalam RPJMD meliputi pembangunan kantor DPRD KBB yang ditargetkan selesai 2026, serta penguatan ekonomi lokal melalui program One Village One Product agar setiap desa memiliki produk unggulan. Pansus telah berdiskusi dengan stakeholder seperti Kadin, Apindo, dan pelaku industri kecil untuk mengembangkan sentra industri di Bandung Barat.
Pembahasan RPJMD ini menjadi langkah krusial pemerintahan baru untuk meletakkan fondasi pembangunan lima tahun ke depan, memastikan dokumen tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat.
Asep Eker
