Rapat Paripurna Dalam Peringatan Hari Jadi ke-18 KBB: Refleksi Sejarah dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-18 pada Rabu (19/6), bertempat di Gedung DPRD KBB. Acara ini menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan daerah sejak pemekaran dari Kabupaten Bandung hingga pencapaian saat ini, serta mengukuhkan komitmen bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa DPRD sejak awal telah berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan kebijakan. Ia menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan, yang menjadi landasan utama kerja-kerja parlemen. “Kami berkomitmen menyediakan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan,” ujarnya.
Dr. Tifani Savianti turut membacakan sejarah pembentukan KBB yang dimulai sejak 1999, dengan dorongan kuat dari masyarakat untuk memiliki pemerintahan sendiri yang lebih responsif. Puncaknya terjadi pada 2 Januari 2007, saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 disahkan, menandai berdirinya KBB sebagai entitas otonom di Provinsi Jawa Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada para pendiri, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam pembangunan KBB. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Meski banyak capaian yang telah diraih, kami tidak menutup mata bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan. Tiga sektor utama akan menjadi prioritas kami,” tegas Jeje.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Ia menyoroti peran strategis Bandung Barat dalam mendukung ketahanan pangan dan konservasi alam, serta mendorong pengembangan infrastruktur secara merata dari tingkat provinsi hingga desa pada 2028.
Asep Eker
