Refleksi Tanpa Euforia: Catatan Terbuka Dony Ahmad Munir untuk Sumedang
Sumedang | Metronasionalnews.com – Ada banyak cara merayakan satu tahun kepemimpinan. Bisa dengan memamerkan angka-angka keberhasilan, bisa pula dengan parade capaian yang membuat publik bertepuk tangan. Namun dalam Rembug Sumedang di Gedung Negara, Jumat (20/2/2026), Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memilih jalan yang berbeda: jujur pada kekurangan.
Di hadapan Forkopimda, pimpinan DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat, ia tidak menutup pidatonya dengan euforia. Ia justru membuka ruang refleksi. “Setahun ini ada kemajuan yang kita syukuri, tetapi masih banyak yang harus kita benahi. Kami sadar pelayanan belum sempurna,” ucapnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi dalam tradisi birokrasi yang kerap alergi kritik, pengakuan semacam ini bukan hal kecil
Antara Syukur dan Kesadaran Diri
Tidak bisa dimungkiri, ada sejumlah capaian yang patut dicatat. Penguatan reformasi birokrasi, percepatan digitalisasi layanan, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting. Pemerintah daerah mulai bergerak dengan pola pentahelix—melibatkan akademisi, dunia usaha, TNI–Polri, dan masyarakat.
Kolaborasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Universitas Sebelas April misalnya, memperlihatkan upaya membangun tata kelola berbasis pengetahuan dan inovasi.
Namun Dony tampaknya sadar, keberhasilan administratif tidak otomatis berarti seluruh persoalan masyarakat selesai.
Kemiskinan: Angka dan Wajah Nyata
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa dicoret dari daftar. Bantuan sosial berjalan, program pemberdayaan digulirkan, tetapi realitas di lapangan sering kali lebih kompleks dari sekadar angka statistik.
Kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan. Ia tentang akses, tentang kesempatan, tentang keberanian memulai usaha tanpa rasa takut gagal. Tantangan terbesar pemerintah daerah bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar naik kelas—mandiri secara ekonomi
Refleksi ini penting. Sebab terlalu sering pemerintah terjebak pada laporan keberhasilan tanpa cukup waktu menengok lorong-lorong desa tempat warga masih berjuang memenuhi kebutuhan harian
Stunting dan Masa Depan yang Dipertaruhkan
Ketika Dony menyebut stunting sebagai urusan masa depan, ia tidak sedang berlebihan. Angka stunting memang bukan sekadar data kesehatan; ia adalah gambaran kualitas generasi mendatang.
Penanganannya tidak cukup melalui puskesmas dan program gizi semata. Ia membutuhkan kolaborasi keluarga, edukasi, sanitasi, hingga perubahan pola pikir. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran kolektif.
“Kalau anak-anak kita sehat dan cerdas, maka Sumedang juga akan kuat,” katanya. Kalimat itu mengandung visi jangka panjang yang tak bisa selesai dalam satu periode kepemimpinan.
Jalan Rusak dan Martabat Pelayanan
Ada satu hal yang sering menjadi keluhan paling kasat mata: jalan rusak. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar klise. Tetapi bagi petani yang membawa hasil panen, bagi anak sekolah yang harus berangkat pagi-pagi melewati jalan berlubang, infrastruktur adalah soal martabat pelayanan.
Jalan bukan hanya beton dan aspal. Ia adalah urat nadi ekonomi desa. Ia adalah akses terhadap harapan.
Pengakuan bahwa persoalan ini masih ada menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata. Tinggal bagaimana konsistensi anggaran dan pengawasan dijalankan agar keluhan tak berulang dari tahun ke tahun.
Kritik sebagai Energi
Menariknya, dalam forum tersebut, Dony menegaskan pemerintah tidak alergi kritik. Ia bahkan meminta ASN tidak “baper” ketika dievaluasi publik.
Di era media sosial, kritik datang tanpa sekat. Kadang keras, kadang emosional. Tetapi di situlah demokrasi lokal bekerja. Pemerintah yang matang adalah yang mampu memisahkan antara serangan personal dan masukan substantif.
Jika kritik benar-benar dijadikan alarm, bukan ancaman, maka birokrasi akan terus bergerak memperbaiki diri.
Refleksi yang Seharusnya Berlanjut
Satu tahun kepemimpinan bukan waktu yang panjang, tetapi cukup untuk melihat arah. Apakah pemerintah berjalan di jalur yang benar? Apakah kebijakan menyentuh warga paling bawah? Apakah kolaborasi benar-benar hidup atau sekadar jargon?
Refleksi seperti ini seharusnya tidak berhenti pada satu forum seremonial. Ia perlu menjadi budaya—evaluasi rutin yang jujur dan terbuka
Sumedang, seperti daerah lain, tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna. Ia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, mau mengakui kekurangan, dan mau bekerja bersama rakyatnya.
Setahun telah berlalu. Capaian patut disyukuri. Pekerjaan rumah masih menunggu diselesaikan. Di antara keduanya, ada harapan bahwa kejujuran dalam refleksi akan menjadi pijakan untuk langkah yang lebih kuat di tahun-tahun berikutnya.
Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa banyak pujian diterima, melainkan seberapa seberapa banyak pujian diterima, melainkan seberapa.
Wahyu BK
