Warga Sakambang Protes Tower Protelindo, Tuntut Janji Kontribusi
Wanayasa, Purwakarta –Warga kampung Pentas, Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, melancarkan protes terhadap keberadaan tower milik perusahaan telekomunikasi PT Protelindo. Protes ini dipicu oleh dugaan perusahaan yang tidak menepati janji kompensasi dan kurangnya kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar.
Baca Juga:DPUTR Purwakarta Tangani Longsor di Cibingbin, Jalan Akses Warga Sedang Tahap Pekerjaan
Sebagai bentuk protes, warga memasang sejumlah tulisan kritik pada kertas karton yang ditempel di pagar tower. Menurut warga, sejak tahun 2019, pihak perusahaan menjanjikan kompensasi sebesar Rp100 ribu per bulan kepada warga, namun janji tersebut tidak pernah terealisasi hingga tahun 2025.
Perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat telah membuat berita acara yang ditandatangani bersama sebagai bukti protes. Berita acara ini menjadi dasar tuntutan warga kepada perusahaan.
Tanggapan Protelindo dan Tuntutan Warga
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada 2 Agustus 2025, perwakilan PT Protelindo, Sobirin, yang bertugas di bagian maintenance, menjelaskan bahwa dirinya tidak berwenang dalam masalah tersebut.
“Saya hanya orang bagian maintenance, masalah itu bagian kantor. Saya sudah bilang kepada warga agar dibuatkan berita acara, selanjutnya itu menjadi kewenangan kantor,” jelas Sobirin melalui sambungan telepon WhatsApp.
Warga menuntut pihak perusahaan agar lebih kooperatif dan segera merealisasikan kontribusi yang dijanjikan, yaitu pembayaran kompensasi bulanan sebesar Rp100 ribu. Selain itu, warga juga berharap perusahaan dapat mendukung kegiatan-kegiatan lokal, seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), sebagai bentuk kepedulian.
“Jika tidak ada realisasi, kami terpaksa akan menutup atau menggembok tower tersebut agar tidak beroperasi,” tegas seorang warga. Warga juga menolak segala bentuk pembangunan atau pemasangan lainnya di dalam maupun di luar area tower tersebut. Sebagai langkah lanjutan, warga berencana melayangkan surat aduan kepada dinas terkait dan institusi berwenang lainnya.
Red
