Media Lokal Jangan Dipandang Sebelah Mata, Sekolah Diminta Utamakan Transparansi
Sumedang | Metronasionalnews.com — Di tengah derasnya arus informasi dan semakin terbukanya ruang publik, peran media lokal seharusnya menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi di daerah. Namun di Kabupaten Sumedang, muncul fenomena yang cukup mengusik: masih adanya perlakuan berbeda terhadap wartawan lokal dibanding pihak luar daerah yang datang membawa label media atau lembaga tertentu.
Fenomena ini kembali menjadi perbincangan pada Senin (18/5/2026), setelah sejumlah praktisi media dan pemerhati sosial menyoroti sikap sebagian sekolah, khususnya tingkat SD, yang dinilai lebih “panik” ketika didatangi pihak luar dibandingkan saat berhadapan dengan wartawan lokal yang sehari-hari bertugas di wilayah sendiri.
Ironisnya, ketika ada oknum yang datang membawa data atau dugaan persoalan tertentu di sekolah, respons yang muncul kerap berlebihan. Tidak sedikit pihak sekolah yang disebut langsung mengambil langkah instan dengan mengeluarkan sejumlah uang demi meredam persoalan agar tidak melebar.
Di sisi lain, wartawan lokal justru sering merasakan perlakuan berbeda. Kehadiran mereka yang datang secara baik-baik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan tugas jurnalistik terkadang dianggap biasa saja, bahkan tidak jarang dipandang sebelah mata.
Padahal, media lokal selama ini memiliki kedekatan emosional dan pemahaman yang lebih utuh terhadap kondisi daerah. Mereka bukan sekadar pemburu berita, tetapi juga menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat Sumedang. Dari isu pendidikan, pembangunan desa, kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan, media lokal hadir menjadi penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar: mengapa pihak luar lebih ditakuti dibandingkan rekan media yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan daerah itu sendiri?
Beberapa praktisi media menilai, kondisi tersebut lahir karena masih adanya budaya panik dan ketidakpahaman sebagian pihak terhadap fungsi pers. Sekolah dinilai perlu lebih bijak dan tenang dalam menghadapi berbagai persoalan, terlebih jika menyangkut informasi publik.
Jika memang tidak ada pelanggaran serius, segala sesuatu seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan klarifikasi yang sehat, bukan dengan pendekatan transaksional yang justru bisa memunculkan persepsi negatif di kemudian hari.
Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya tentang media lokal atau luar daerah. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana dunia pendidikan membangun budaya transparansi dan keterbukaan. Sebab ketika kepanikan lebih diutamakan dibanding dialog, yang muncul bukan penyelesaian, melainkan rasa takut yang berkepanjangan.
Di sisi lain, insan pers juga dituntut tetap menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik. Baik media lokal maupun luar daerah memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada intimidasi, tekanan, ataupun praktik yang mencederai marwah jurnalistik.
Masyarakat pun berharap sekolah tetap fokus pada tujuan utamanya: meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang terbuka terhadap kritik dan masukan, bukan ruang yang mudah gaduh oleh tekanan atau ketakutan.
Karena pada akhirnya, media bukan musuh sekolah. Pers yang sehat justru dapat menjadi mitra untuk membangun pendidikan yang lebih baik, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Wahyu BK
