BUMDes dan KDMP Dinilai Harus Bersinergi Demi Kemandirian Desa
Sumedang | Metronasionalnews.com — Keberadaan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dan BUMDes kembali menjadi perhatian publik desa. Di tengah semangat membangun kemandirian ekonomi desa, muncul perdebatan mengenai bagaimana dua lembaga tersebut dapat berjalan berdampingan tanpa saling melemahkan.
Narasi itu mencuat melalui sebuah ilustrasi yang menggambarkan perbandingan kondisi KDMP dan BUMDes. Dalam ilustrasi tersebut, KDMP digambarkan hadir dengan dukungan negara, mulai dari modal besar, jaringan luas, hingga dukungan kebijakan. Sementara BUMDes disebut harus bertahan dengan segala keterbatasan modal, risiko usaha tinggi, dan penghasilan pengurus yang bergantung pada keuntungan usaha.
Di banyak desa, kondisi tersebut dianggap menjadi potret nyata tantangan yang dihadapi pengelola BUMDes selama ini. Tidak sedikit pengurus BUMDes yang harus bekerja dengan sumber daya terbatas sambil tetap menjalankan berbagai program ekonomi desa.
Di sisi lain, kehadiran KDMP dipandang sebagai peluang baru dalam memperkuat distribusi ekonomi dan jaringan usaha desa apabila mampu disinergikan dengan potensi lokal yang telah lebih dulu dibangun BUMDes.
Dalam ilustrasi tersebut juga muncul pertanyaan besar: “Kompetisi atau kolaborasi?” Pertanyaan itu dinilai menjadi inti dari arah pembangunan ekonomi desa ke depan.
Pengamat dan pegiat desa menilai, desa tidak membutuhkan persaingan antarlembaga, melainkan ekosistem yang saling mendukung. KDMP dapat bergerak dalam penguatan jaringan distribusi dan dukungan kebijakan, sementara BUMDes fokus mengelola potensi lokal dan usaha berbasis kebutuhan masyarakat desa.
“Yang kalah jangan sampai desa itu sendiri,” menjadi pesan yang cukup kuat dalam narasi tersebut. Sebab pada akhirnya, tujuan utama keduanya tetap sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kondisi di lapangan pun menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari minimnya modal usaha, keterbatasan SDM profesional, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Namun di tengah keterbatasan itu, banyak pengurus BUMDes tetap bertahan demi menjaga roda ekonomi desa tetap berjalan.
Karena itu, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mampu menghadirkan kebijakan yang saling menguatkan, bukan menimbulkan kesan adanya “anak emas” dalam pembangunan ekonomi desa.
Selain itu, transparansi, evaluasi terbuka melalui musyawarah desa, serta penguatan manajemen profesional dinilai menjadi langkah penting agar seluruh lembaga ekonomi desa dapat tumbuh sehat dan dipercaya masyarakat.
Pada akhirnya, kemandirian desa tidak semata diukur dari siapa yang memiliki modal terbesar, tetapi siapa yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menghadirkan manfaat nyata bagi warga desa.
Wahyu BK
