Ateng Sutisna, MBA: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Jangan Menjadi Pintu Masuk Kenaikan Pertalite
Jakarta, Sabtu 13 Juni 2026 – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, MBA, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak menjadi alasan maupun pintu masuk bagi kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, yang selama ini menjadi andalan masyarakat menengah ke bawah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga Pertamax yang mengalami penyesuaian signifikan seiring meningkatnya harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Ateng, kondisi global memang memengaruhi harga BBM nonsubsidi, namun pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi demi melindungi daya beli masyarakat.
“Naiknya harga BBM nonsubsidi tidak otomatis harus diikuti kenaikan Pertalite. Pemerintah masih memiliki instrumen fiskal dan kebijakan yang dapat digunakan untuk mempertahankan harga BBM subsidi selama distribusinya tepat sasaran dan pengelolaan anggaran tetap terjaga,” ujar Ateng.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya kenaikan harga minyak dunia, melainkan potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite akibat semakin lebarnya selisih harga kedua jenis BBM tersebut. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi negara sekaligus mengganggu ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ateng menilai pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah mempercepat penataan data penerima BBM subsidi melalui sistem yang lebih akurat dan terintegrasi.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM berbasis digital guna meminimalisasi penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Menjaga ketepatan sasaran subsidi jauh lebih penting daripada membebankan kenaikan harga kepada rakyat kecil. Negara harus hadir melindungi kelompok masyarakat rentan yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi global,” tegasnya.
Ateng juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait energi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan energi yang tepat, kata Ateng, bukan hanya soal menjaga anggaran negara, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam menjaga akses energi yang terjangkau dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Red
