DPR Papua Tengah Desak Negara dan Freeport Bertanggung Jawab, Longsor Wa Banti Dinilai Ancaman Serius bagi Masyarakat Adat
Nabire – Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan Mimika, Aramianus Omaleng, melontarkan kritik tajam terhadap negara dan PT Freeport Indonesia terkait penanganan bencana longsor yang melanda wilayah Wa Banti pada 25–26 April 2026. Ia menilai tragedi tersebut bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan persoalan kemanusiaan serius yang mengancam keselamatan masyarakat adat di kawasan lingkar tambang.
Pernyataan itu disampaikan Aramianus saat memberikan keterangan pers di Kantor DPR Papua Tengah di Nabire, Jumat (8/5/2026). Dalam keterangannya, ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak Freeport segera turun tangan mencari solusi nyata bagi warga terdampak, khususnya masyarakat adat Amungme yang selama ini tinggal di kawasan terdampak langsung.
Dilansir dari Cepos Online, Aramianus menegaskan bahwa longsor di Kampung Wa Banti dan sekitarnya harus menjadi perhatian nasional. Menurutnya, dampak bencana sangat besar karena merusak akses jalan, menghancurkan jembatan, menyeret rumah warga, hingga mengancam fasilitas vital seperti rumah sakit.
Ia menduga longsor tersebut tidak sepenuhnya murni akibat faktor alam, melainkan berkaitan dengan timbunan material sisa tambang atau stockpile yang berada di sekitar area operasional. Oleh karena itu, ia mendesak dilakukan audit independen untuk menelusuri dugaan keterkaitan sistem pembuangan material tambang dengan bencana yang terjadi.
“Ini bukan sekadar longsor biasa. Harus ada investigasi menyeluruh. Negara dan perusahaan tidak bisa menutup mata karena yang menjadi korban adalah masyarakat adat yang sejak dulu hidup berdampingan dengan wilayah tambang,” tegasnya.
Aramianus juga menyoroti bahwa kehadiran Freeport selama puluhan tahun dinilai belum membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di wilayah Banti, Opitawak, Kimbeli, Tagabera hingga Banti Satu. Ia menyebut kampung-kampung tersebut masih berada dalam kondisi serba terbatas, meski berada dekat salah satu tambang emas terbesar di dunia.
Menurutnya, ironi besar terjadi ketika masyarakat di sekitar tambang justru masih harus berjalan kaki menembus pegunungan sambil memikul bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu disebut sebagai potret nyata ketimpangan pembangunan di wilayah yang seharusnya mendapat perhatian lebih.
Selain menyoroti bencana, Aramianus juga mendesak peninjauan ulang Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2000 antara masyarakat adat dan Freeport. Ia menilai implementasi kesepakatan tersebut selama ini tidak transparan dan masyarakat adat tidak mengetahui secara jelas manfaat yang seharusnya mereka terima.
Sebagai putra asli Amungme yang lahir dan besar di Wa Banti, Aramianus menegaskan bahwa dirinya memahami langsung penderitaan masyarakat setempat. Ia meminta pemerintah dan Freeport membuka dialog terbuka dengan warga kampung terdampak, bukan hanya berkomunikasi dengan elit di perkotaan.
“Jangan anggap masyarakat Amungme hidup sejahtera karena ada Freeport. Faktanya, sampai hari ini banyak yang masih menderita. Ini harus menjadi alarm bagi semua pihak,” pungkasnya.
Red
