Perjuangan FK BPD Sumedang Berbuah Hasil, Anggaran Operasional BPD untuk Pilkades 2026 Disetujui
Sumedang | Metronasionalnews.com – 22 Juli 2026. Perjuangan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Sumedang bersama 93 Ketua BPD dari desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Sumedang akhirnya menyetujui penambahan anggaran biaya operasional BPD untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pilkades.
Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas BPD sejak tahapan sosialisasi, pembentukan panitia Pilkades, proses pengawasan, hingga penyelesaian perselisihan hasil Pilkades.
Ketua Umum FK BPD Sumedang, Asep Suryana menjelaskan perjuangan tersebut diawali dengan pengajuan audiensi kepada DPRD Kabupaten Sumedang pada 24 April 2026. Dalam pertemuan itu, FK BPD menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran operasional yang memadai bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya selama tahapan Pilkades berlangsung
Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang melalui penerbitan nota dinas kepada Sekretaris Daerah yang mengusulkan tambahan anggaran operasional sebesar Rp4.500.000 untuk masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades.
Usulan tersebut akhirnya memperoleh kesepakatan dalam Public Hearing Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa yang digelar pada 16 Juli 2026. Selanjutnya, tambahan anggaran akan diakomodasi melalui Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026 dan dimasukkan ke dalam Bankeu Desa bagi 93 desa penyelenggara Pilkades.
Dengan telah disetujuinya kebijakan tersebut, pemerintah desa diimbau segera menginput usulan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar proses pencairan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Atas capaian tersebut, FK BPD Sumedang bersama seluruh Ketua BPD dari 93 desa penyelenggara Pilkades menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumedang, khususnya Ketua Komisi I DPRD, serta Bupati Sumedang yang telah memberikan perhatian terhadap peran strategis BPD dalam menjaga pelaksanaan Pilkades yang demokratis, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Ketua Umum FK BPD Sumedang, dukungan anggaran operasional ini diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan BPD sehingga seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 dapat berlangsung secara profesional, transparan, aman, dan kondusif demi menghasilkan kepala desa yang memperoleh legitimasi serta kepercayaan masyarakat.
Wahyu BK
