TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN PLAT MERAH DISOROT, BAPENDA KBB DIMINTA JANGAN CUMA JAGO TAGIH MASYARAKAT
BANDUNG BARAT — Persoalan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan dinas berplat merah di Kabupaten Bandung Barat kembali menuai sorotan. Kondisi ini dinilai ironis karena kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang pengadaan maupun biaya operasionalnya bersumber dari keuangan negara.
Ketua Koalisi Rakyat Bersatu, Asep Herna, mempertanyakan keseriusan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat dalam menangani tunggakan PKB kendaraan dinas tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya lantang mengajak masyarakat taat pajak, sementara di sisi lain masih terdapat kendaraan milik pemerintah yang diduga belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.
“Jangan sampai masyarakat terus didorong untuk disiplin membayar pajak, sementara kendaraan pemerintah sendiri masih memiliki tunggakan. Pemerintah seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu,” tegas Asep Herna.
JANGAN BERHENTI PADA DATA, TUNJUKKAN HASIL PENAGIHANNYA
Asep menilai keberadaan data tunggakan saja tidak cukup. Bapenda harus mampu menunjukkan langkah konkret yang telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Publik, kata dia, berhak mengetahui berapa jumlah kendaraan plat merah yang masih menunggak, berapa nilai kewajibannya, OPD mana saja yang menggunakan kendaraan tersebut, serta sejauh mana proses penagihan telah dilakukan.
“Kalau datanya ada, lalu tindakan penagihannya seperti apa? Berapa yang sudah ditagih, berapa yang sudah dibayar, dan berapa yang sampai sekarang masih menunggak? Ini harus jelas,” ujarnya.
Menurut Asep, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan bahwa persoalan tunggakan tidak sekadar menjadi angka dalam daftar administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti hingga terjadi pelunasan.
JANGAN TAJAM KE MASYARAKAT, TUMPUL KE INTERNAL PEMERINTAH
Kritik tersebut bukan berarti penagihan pajak kepada masyarakat harus dihentikan. Justru kepatuhan pajak harus diterapkan secara adil kepada seluruh wajib pajak.
Asep mengingatkan, jangan sampai pemerintah begitu aktif melakukan sosialisasi, penertiban dan penagihan kepada masyarakat, namun persoalan kewajiban pajak kendaraan dinas justru tidak mendapat perhatian yang sama.
“Jangan tajam kepada masyarakat tetapi tumpul ketika berhadapan dengan lingkungan pemerintah sendiri. Prinsip kepatuhan pajak harus berlaku untuk semua,” katanya.
Ia menilai kendaraan berplat merah memiliki posisi strategis sebagai simbol pemerintahan. Karena itu, penyelesaian kewajiban pajaknya bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut keteladanan dan kredibilitas pemerintah daerah.
BAPENDA DIMINTA BUKA DATA DAN TARGET PENYELESAIAN
Koalisi Rakyat Bersatu meminta Bapenda KBB memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi terkini tunggakan PKB kendaraan dinas.
Tidak hanya jumlah tunggakan, Bapenda juga diminta memaparkan langkah penagihan, tingkat penyelesaian, kendala yang dihadapi serta target waktu penyelesaian.
Asep juga menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara lintas organisasi perangkat daerah. Bapenda perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengelola aset daerah maupun OPD pengguna kendaraan agar persoalan administrasi kendaraan dinas dapat dibenahi secara menyeluruh.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada publik. Kalau sudah dilakukan penagihan, tunjukkan progresnya. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar imbauan taat pajak, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana pemerintah menyelesaikan kewajibannya sendiri,” tegas Asep.
JANGAN SAMPAI TUNGGAKAN MENJADI PIUTANG YANG DIBIARKAN
Menurut Asep, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya dengan mengejar kepatuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus memastikan seluruh potensi penerimaan yang menjadi kewajiban dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Karena itu, tunggakan PKB kendaraan plat merah harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Publik pun kini menunggu jawaban konkret dari Bapenda Kabupaten Bandung Barat.
Berapa sebenarnya kendaraan dinas yang masih menunggak?
Berapa nilai total tunggakannya?
Apa langkah penagihan yang telah dilakukan?
Dan yang paling penting, kapan seluruh kewajiban tersebut ditargetkan selesai?
Pertanyaan-pertanyaan itu layak dijawab secara terbuka agar tidak muncul anggapan bahwa tunggakan pajak kendaraan pemerintah hanya berhenti sebagai catatan administrasi.
Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan semata soal pajak kendaraan. Ini menyangkut keteladanan pemerintah, disiplin administrasi, akuntabilitas aset daerah dan rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
“Pemerintah meminta masyarakat taat pajak. Maka pemerintah juga harus menunjukkan bahwa mereka sendiri taat dan tertib. Jangan sampai sibuk menagih pajak rakyat, tetapi kewajiban kendaraan pemerintah justru luput dari perhatian,” pungkas Asep Herna.
Reporter:Asep Eker
