Sorotan Tajam APBD Purwakarta 2026: Anggaran Jumbo Diskominfo Rp1,2 Miliar untuk Bandwidth dan Belanja Serba “Langganan” Disorot, Efisiensi Publik Dipertanyakan

PURWAKARTA — Publik kembali dibuat mengerutkan dahi melihat rincian alokasi anggaran belanja pada Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026. Di tengah seruan efisiensi birokrasi dan ketatnya tekanan fiskal daerah pada tahun 2026 ini, pos-pos anggaran bernilai fantastis untuk belanja langganan, sewa, hingga jasa konsultasi justru menghiasi lembar demi lembar anggaran instansi tersebut.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan tahun anggaran 2026, salah satu mata anggaran yang paling mencolok mata adalah Sewa Bandwidth Internet OPD yang menyedot dana APBD 2026 hingga Rp1.200.000.000 (Rp1,2 miliar). Tidak hanya berhenti di situ, pos infrastruktur digital pendukung lainnya pada tahun 2026 seperti Sewa Bandwidth CCTV Purwakarta turut menguras anggaran senilai Rp648.000.000.

Besarnya angka yang dihabiskan hanya untuk “sewa” infrastruktur jaringan dalam APBD 2026 ini memantik tanda tanya besar dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik. Mengapa pemkab seolah jalan di tempat dalam hal kepemilikan aset mandiri, sehingga anggaran daerah 2026 harus terus-menerus bocor untuk biaya sewa berkala yang sifatnya habis pakai setiap tahun?

Kritik tajam tak kalah pedas juga diarahkan pada gelimangan pos belanja “langganan” dan “rutinitas kantor” dalam APBD 2026 yang terkesan boros di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih merayap pulih. Terpantau puluhan juta hingga ratusan juta rupiah digelontorkan untuk pos-pos seperti:

• Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah tahun 2026 yang dipecah ke dalam berbagai paket dengan total akumulasi mencapai ratusan juta rupiah.
• Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus dan berbagai kajian berulang pada tahun anggaran 2026 yang nilainya bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.
• Belanja pengadaan alat kantor, alat tulis, hingga fasilitas penunjang elektronik seperti AC Split, Smart TV LED, kamera digital, hingga proyektor yang tersebar dalam banyak paket pengadaan langsung di tahun 2026.

Sejumlah kalangan menilai, maraknya pecahan paket bernilai di bawah atau pas di angka pengadaan langsung dalam APBD 2026 menunjukkan lemahnya skala prioritas anggaran. Alih-alih berfokus pada pemenuhan layanan dasar mendesak bagi kesejahteraan rakyat Purwakarta pada tahun 2026 —seperti perbaikan infrastruktur jalan rusak, peningkatan fasilitas kesehatan, atau jaring pengaman sosial— anggaran daerah justru tampak “habis di atas kertas” untuk membiayai operasional internal birokrasi.

Publik dan lembaga pengawas independen kini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta DPRD Kabupaten Purwakarta untuk turun tangan mengaudit secara ketat efektivitas dan kewajaran dari pos-pos anggaran di Diskominfo Purwakarta pada Tahun Anggaran 2026 ini. Jangan sampai APBD 2026 yang bersumber dari keringat rakyat melalui pajak dan retribusi justru menjadi ladang pemborosan anggaran demi kepentingan seremonial dan rutinitas administratif semata.

Berikut adalah Rincian Perealisasian 2026:

DuL/Aep S