Hendry Munief, MBA Dorong Penguatan UMKM dan Kewirausahaan di Sulawesi Selatan melalui Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI
MAKASSAR — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Hendry Munief, MBA, melaksanakan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tersebut menjadi bagian dari agenda reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, yang dijadwalkan pada 9–13 Oktober 2026.
Kunjungan kerja ini mengangkat isu strategis mengenai arah kebijakan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan kewirausahaan di Sulawesi Selatan. Pembahasan tersebut sejalan dengan pentingnya peran UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, terutama dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah.
Baca Juga:PLTA Jatigede Resmi Diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Dukungan Strategis untuk Energi Terbarukan
Dalam agenda reses tersebut, penguatan ekosistem UMKM menjadi perhatian penting, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan kewirausahaan, perluasan akses pasar, hingga penguatan daya saing produk lokal agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Hendry Munief menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Potensi usaha masyarakat di Sulawesi Selatan dinilai perlu didukung melalui kebijakan yang tepat, pendampingan yang berkesinambungan, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha.
UMKM Menjadi Pilar Penguatan Ekonomi Nasional
Berdasarkan infografis Kementerian UMKM yang menjadi bahan informasi dalam agenda tersebut, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 60,05 persen. Data tersebut memperlihatkan besarnya peran UMKM dalam menopang aktivitas ekonomi nasional.
Infografis yang sama mencantumkan sasaran kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,29 persen pada 2026, dengan target meningkat secara bertahap hingga 60,81 persen pada 2029.
Selain kontribusi terhadap PDB, pengembangan UMKM juga diarahkan pada peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah serta penguatan rasio kewirausahaan. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya membangun struktur perekonomian yang lebih produktif, inklusif, dan memiliki daya tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Dalam konteks daerah, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, kuliner, dan berbagai bidang usaha lainnya. Potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan naik kelas.
Memperkuat Sinergi dan Daya Saing Pelaku Usaha
Kunjungan reses Komisi VII DPR RI ini menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap kebutuhan pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi tantangan pengembangan bisnis di tengah perubahan pasar dan persaingan yang semakin dinamis.
Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah pelaku usaha. Lebih dari itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kualitas produk, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha dalam memperluas jaringan pemasaran.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai kewenangan DPR RI, aspirasi serta kebutuhan pengembangan ekonomi daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan usaha masyarakat.
Mendorong UMKM Naik Kelas dan Berkelanjutan
Bagi Sulawesi Selatan, penguatan UMKM dan kewirausahaan diharapkan mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan usaha berbasis potensi lokal juga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ekonomi daerah, sekaligus mendorong produk-produk unggulan agar memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
Kunjungan kerja reses H. Hendry Munief, MBA, bersama Komisi VII DPR RI tersebut menegaskan pentingnya perhatian terhadap pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi nasional.
Dengan kolaborasi yang berkesinambungan, UMKM diharapkan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
DuL
