Dua Villa, Dua Agenda Sosialisasi: Ineu Purwadewi Sundari Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat Sagalaherang

SUBANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Senin (16/11/2026).
Kegiatan pertama berlangsung di Villa Empat Putri, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang. Sementara kegiatan kedua dilaksanakan di Villa Nakau, Desa Sagalaherang Kidul. Kedua kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat tingkat provinsi dengan pemerintah desa, kader partai, serta masyarakat.
Dalam kegiatan di Villa Empat Putri, Desa Cicadas, turut hadir Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Irman, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sagalaherang Ahmad Bashori Saher, calon Kepala Desa Cicadas Asep Mulyana, sejumlah kepala desa yang merupakan kader PDI Perjuangan, serta masyarakat setempat.

Adapun kegiatan di Villa Nakau, Desa Sagalaherang Kidul, dihadiri calon Kepala Desa Endang Setiawan, para kader PDI Perjuangan, dan unsur masyarakat.
Dalam pemaparannya, Ineu menekankan pentingnya masyarakat memahami perubahan sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa Barat yang diarahkan menggunakan sistem digital.
Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan tersebut harus diikuti dengan kesiapan masyarakat, khususnya dalam memahami tata cara, tahapan, serta mekanisme penggunaan sistem digital agar proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan baik.
“Pelaksanaan Pilkades di Jawa Barat sekarang menggunakan sistem digital. Karena itu, masyarakat harus memahami bagaimana tata cara dan mekanisme pemilihannya. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat masyarakat kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya,” jelas Ineu.
Selain membahas demokrasi desa, Ineu juga menyoroti persoalan pembangunan dan keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah desa.
Ia menyampaikan bahwa adanya pengurangan alokasi Dana Desa, yang menurut pemaparannya dari kisaran Rp1 miliar menjadi sekitar Rp300 jutaan, tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Tidak hanya Dana Desa, Ineu juga menyinggung adanya perubahan kebijakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi serta pengambilalihan sejumlah kewenangan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu disikapi melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa dengan para wakil rakyat di tingkat provinsi.
Ineu menjelaskan bahwa dirinya membuka ruang komunikasi bagi pemerintah desa yang membutuhkan dukungan pembangunan melalui jalur aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat maupun mekanisme pengajuan program sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses pengajuan bantuan saat ini juga semakin mengedepankan sistem digital, termasuk melalui mekanisme registrasi dan administrasi yang berkaitan dengan kementerian terkait.
“Kalau ada kebutuhan pembangunan di desa, silakan dikomunikasikan dan diajukan melalui mekanisme yang berlaku. Sekarang proses pengajuan juga sudah menggunakan sistem digital, sehingga pemerintah desa harus memahami alur administrasinya, termasuk proses registrasi dan persyaratannya,” papar Ineu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebutuhan pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur jalan, tetapi juga menyangkut sektor pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Menurutnya, pembangunan desa membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan. Pemerintah desa memahami kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, sedangkan DPRD Provinsi memiliki fungsi representasi, pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
Karena itu, komunikasi antara kepala desa dan anggota DPRD Provinsi dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang tersedia.
DESA MEMBUTUHKAN KOLABORASI, BUKAN SEKADAR PROGRAM
Persoalan keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, pemerintah desa dituntut semakin cermat menentukan skala prioritas, memastikan program tepat sasaran, serta mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing.
Sektor pertanian, misalnya, membutuhkan perhatian melalui dukungan infrastruktur penunjang, akses jalan usaha tani, sarana produksi, hingga penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Begitu pula pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Diperlukan koordinasi yang baik agar program dari berbagai tingkatan pemerintahan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi.
Melalui dua kegiatan sosialisasi tersebut, Ineu juga menyampaikan pentingnya masyarakat terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, pembangunan yang baik tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari transparansi pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sagalaherang.
Harapannya, komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat terus terbangun sehingga kebutuhan pembangunan di tingkat desa memiliki saluran penyampaian yang jelas dan dapat diperjuangkan sesuai aturan.
Pembangunan desa bukan hanya tentang berapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana setiap sumber daya dan program pemerintah dapat dikelola secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DuL
