Reses I Dr. Ineu Purwadewi Sundari di Serangpanjang, Serap Aspirasi Masyarakat dan Bahas Prioritas Pembangunan Desa

SUBANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Reses I di dua lokasi wilayah Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Senin (16/11/2026).
Kegiatan reses tersebut berlangsung di wilayah Desa Cipancar dan Cirendeu. Agenda ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPRD untuk menjumpai masyarakat secara langsung, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang H. A. Kosim, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Irman, calon Kepala Desa Cipancar Hj. Lilis, calon Kepala Desa Talagasari Cucu Sanjaya, para kader PDI Perjuangan, serta sejumlah tokoh dan warga masyarakat.

Suasana pertemuan berlangsung dalam nuansa dialog dan silaturahmi. Kehadiran masyarakat menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Dalam kegiatan reses, Ineu menempatkan penyerapan aspirasi sebagai salah satu bagian penting dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, persoalan pembangunan di setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, komunikasi langsung dengan masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan program pembangunan.
RESes MENJADI JEMBATAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
Reses bukan sekadar agenda pertemuan formal, melainkan salah satu instrumen penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui kondisi riil masyarakat.
Berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari peningkatan kualitas jalan lingkungan, infrastruktur pertanian, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, membutuhkan perhatian dan perencanaan yang berkelanjutan.

Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah desa, diperlukan komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui program yang sesuai dengan kewenangan dan mekanisme penganggaran.
Ineu juga memiliki ruang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui fungsi representasi, pengawasan, penganggaran, serta mekanisme penyampaian usulan pembangunan di tingkat provinsi.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat selanjutnya perlu dihimpun, dicatat, dan dikaji berdasarkan skala prioritas, sehingga dapat diperjuangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
SINERGI PEMBANGUNAN DESA JADI PERHATIAN
Kehadiran Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang H. A. Kosim, Bendahara DPC Irman, para kader, serta unsur masyarakat turut memberikan ruang komunikasi dalam kegiatan tersebut.
Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Terlebih, wilayah pedesaan memiliki kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan potensi lokal, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Melalui kegiatan Reses I di Desa Cipancar dan Desa Cirendeu, diharapkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Bagi masyarakat, reses merupakan kesempatan untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan wilayahnya kepada wakil rakyat. Sementara bagi anggota DPRD, kegiatan ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, pembangunan daerah membutuhkan kesinambungan komunikasi, keterbukaan, dan kerja sama seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke pelosok desa.
Dul
