18 November 2026

Enam Raperda Masuk Pembahasan, DPRD dan Pemkab Sumedang Perkuat Sinergi Pembangunan

0

Sumedang | Metronasionalnews.com – Di balik setiap rancangan peraturan daerah, terdapat harapan agar tata kelola pemerintahan semakin tertata, pelayanan publik semakin baik, dan kebutuhan masyarakat dapat dijawab melalui kebijakan yang memiliki kepastian hukum.

Semangat itulah yang mewarnai Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ruli Aditya, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM, yang hadir mewakili Bupati Sumedang.

Enam Raperda yang menjadi agenda pembahasan mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari pengelolaan aset daerah, penataan wilayah pemerintahan desa, hingga regulasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Raperda tersebut meliputi Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pembentukan Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung; Pembentukan Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari; Pembentukan Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal; Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; serta Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Dalam penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan keenam Raperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Sikap tersebut menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk mengkaji lebih jauh substansi setiap rancangan sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Harapannya, setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar memiliki manfaat, memberikan kepastian hukum, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang.

Di sisi lain, rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar penyusunan kebijakan berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang telah terjalin dalam mendorong berbagai program pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur.

Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, hingga revitalisasi sekolah melalui dukungan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya yang terus didorong bersama.

Terkait kondisi jalan kabupaten, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa sekitar 10 persen masih memerlukan penanganan. Pekerjaan tersebut direncanakan berlanjut pada 2027, dengan harapan seluruh ruas jalan kabupaten dapat mencapai kondisi mantap atau mulus 100 persen pada 2028.

Target tersebut menjadi salah satu pekerjaan pembangunan yang membutuhkan perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan kesinambungan kerja sama antarlembaga.

Pada akhirnya, kualitas pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kuatnya landasan hukum, ketepatan kebijakan, serta kemampuan pemerintah dan DPRD dalam menjaga kepentingan masyarakat.

Melalui pembahasan enam Raperda ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan terus menghadirkan regulasi yang berkualitas, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan pembangunan benar-benar bermuara pada kesejahteraan warga.

Wahyu BK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2026 metronasionalnews All Right Reserved | CoverNews by AF themes.