Audiensi DPRD–FKBPD: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Kualitas Pilkades
Sumedang | Metronasionalnews.com – Rapat dengar pendapat umum antara DPRD Kabupaten Sumedang dan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD), Jumat (24/4/2026), menjadi ruang temu antara kebutuhan di lapangan dan kebijakan anggaran daerah. Digelar di ruang Paripurna DPRD, forum ini mengerucut pada satu isu utama: bagaimana menjaga kualitas Pilkades di tengah tekanan efisiensi.
Sejumlah pihak hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya Ketua Komisi I Asep Kurnia, unsur BKMD, BKAD,serta para Ketua BPD dari desa yang akan menggelar Pilkades serentak pada 28 Oktober 2026
Dari forum itu, satu hal mengemuka—aspirasi BPD terkait rasionalisasi anggaran operasional diterima dan dinyatakan akan diperjuangkan DPRD.
Ketua FKBPD, Asep Suryana, menegaskan bahwa Pilkades 2026 yang melibatkan 93 desa akan berlangsung hingga enam bulan, dengan kebutuhan anggaran minimal Rp9 juta per desa
“Anggaran ini murni untuk operasional, tanpa honor tetap. Mulai dari koordinasi, pengawasan tahapan, hingga pelaporan,” ujarnya.
Secara total, kebutuhan mencapai Rp837 juta, dengan rata-rata hanya sekitar Rp55 ribu per hari—angka yang dinilai masih dalam batas rasional untuk menopang kerja pengawasan.
Bagi BPD, anggaran bukan sekadar soal nominal, melainkan jaminan agar proses demokrasi desa berjalan transparan dan minim konflik
Menanggapi hal tersebut, Asep Kurnia menegaskan bahwa hasil audiensi akan dibawa ke pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Ia menyebut ada dua poin penting yang menjadi catatan awal
Pertama, DPRD meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menghitung ulang rincian anggaran Pilkades, khususnya operasional BPD, dengan mempertimbangkan beban kerja yang tidak merata antar desa.
Kedua, DPRD menyoroti kesiapan penerapan e-voting yang dinilai belum sepenuhnya matang. Sosialisasi yang masih minim serta perbedaan metode pemungutan suara—antara digital dan manual—dikhawatirkan memicu kebingungan di masyarakat.
“Harus jelas formatnya, pola sosialisasinya, dan alasan perbedaan penerapan. Ini menyangkut kesiapan pemilih yang tidak semuanya sama,” kata Asep.
Di ujung forum, tersirat satu benang merah: efisiensi tetap penting, namun tidak boleh menggerus kualitas demokrasi. DPRD pun berada di posisi untuk meramu solusi, agar Pilkades serentak 2026 tidak hanya berjalan hemat, tetapi juga bermartabat.
Wahyu BK
