Alokasi Dana Hibah Rp 185 Miliar untuk Parpol Jabar Jadi Sorotan di Tengah Penghematan Anggaran Dedi Mulyadi
Bandung, 14 Juli 2025 – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada alokasi dana hibah tahun 2025 sebesar Rp 185 Miliar yang diperuntukkan bagi delapan partai politik di Jawa Barat.
Keputusan ini menuai kritik pedas, mengingat Gubernur Dedi Mulyadi selama ini dikenal gencar menggembar-gemborkan efisiensi anggaran melalui media sosial. Berbagai pos anggaran lain seperti yayasan, media, dan sektor-sektor yang dianggap pemborosan telah dipangkas secara signifikan dalam upaya penghematan. Namun, kebijakan efisiensi tersebut justru tidak berlaku untuk partai politik.
Delapan partai politik yang menerima dana hibah fantastis ini adalah:
* DPD Golkar: Rp 35.906.210.000
* DPW PPP: Rp 11.637.710.000
* DPW NASDEM: Rp 15.503.730.000
* DPW PKS: Rp 38.012.160.000
* DPD DEMOKRAT: Rp 17.270.600.000
* DPW PSI: Rp 6.669.490.000
* DPW PAN: Rp 16.326.270.000
* DPD GERINDRA: Rp 43.018.520.000
Masyarakat menilai bahwa alokasi dana hibah yang besar untuk partai politik di tengah pemangkasan anggaran lain menunjukkan adanya kesenjangan sosial dan prioritas yang dipertanyakan. Selain anggaran untuk parpol, publik juga menyoroti banyaknya alokasi anggaran lain dari Pemprov Jabar yang dinilai hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Baca Juga:KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap Pengembangan Perkara Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Di Bandung
Publik berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Kebijakan anggaran seharusnya mencerminkan keberpihakan kepada seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya berpihak pada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Transparansi dan prioritas yang jelas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dul
