IMM Subang Tegas Menolak Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD: Bentuk Kemunduran Demokrasi

Subang, — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.

Ketua PC IMM Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menghilangkan hak politik rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.

Baca Juga:Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

“Demokrasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi soal kedaulatan rakyat. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka rakyat hanya dijadikan penonton, bukan penentu,” tegas Iqbal.

Menurut IMM Subang, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi untuk memutus praktik politik elitis, transaksional, dan oligarkis. Mengembalikan mekanisme pemilihan kepada DPRD justru berpotensi melanggengkan praktik politik dagang sapi, konflik kepentingan, dan jual beli kekuasaan.

“Jika alasannya efisiensi anggaran, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola demokrasi, bukan hak pilih rakyat. Jangan korbankan demokrasi hanya demi kepentingan elite,”

PC IMM Kabupaten Subang juga menilai bahwa DPRD sejatinya adalah representasi rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, bukan sebagai penentu tunggal kekuasaan eksekutif daerah.

PC IMM kabupaten Subang mendesak:

1. Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera menghentikan segala bentuk wacana maupun upaya legislasi yang mengarah pada pemilihan kepala daerah oleh DPRD, karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat reformasi.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang agar secara terbuka menyatakan sikap menolak mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD serta berpihak pada kepentingan demokrasi rakyat, bukan kepentingan elite politik.
3. Seluruh Fraksi Politik untuk tidak menjadikan demokrasi sebagai komoditas transaksi kekuasaan dan menghentikan praktik politik elitis yang menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan publik.
4. Elemen Masyarakat Sipil, Mahasiswa, dan Pemuda agar bersatu menjaga demokrasi lokal dengan melakukan kontrol sosial, advokasi kebijakan, serta perlawanan intelektual terhadap setiap bentuk kemunduran demokrasi.
5. Penyelenggara Negara untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penguatan pendidikan politik, transparansi, dan akuntabilitas, bukan dengan memangkas hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin nya secara langsung

“Kami menegaskan, demokrasi tidak boleh ditarik mundur. Kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat, bukan dipersempit di ruang-ruang elite politik,” tutup Iqbal.

PC IMM Kabupaten Subang menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap mengambil langkah-langkah konsolidatif serta gerakan moral apabila wacana tersebut terus dipaksakan.

Red