DPRD Sumedang Usulkan Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun, Dorong Kepastian Hukum dan Potensi PAD
Sumedang | Metronasionalnews.com – Upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan perkembangan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang terus bergulir. DPRD Kabupaten Sumedang mulai mengambil langkah melalui pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun sebagai prakarsa DPRD.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang pada Jumat (13/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Agenda rapat adalah penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai persetujuan Raperda usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
Rapat paripurna yang bersifat internal tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sumedang dan dipimpin langsung Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes., dalam penjelasannya menyampaikan bahwa Bapemperda mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPRD agar dapat ditetapkan sebagai Raperda inisiatif DPRD.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengatur penyelenggaraan rumah susun secara lebih terarah dan memiliki kepastian hukum.
Substansi pengaturannya mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan pembangunan, perizinan, hingga pengelolaan rumah susun. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman dalam memastikan setiap proses pembangunan dan pengelolaan rumah susun berjalan sesuai ketentuan.
Lebih dari sekadar pengaturan administratif, kehadiran Raperda ini juga diharapkan memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat sebagai penghuni maupun pelaku usaha yang terlibat dalam sektor hunian vertikal.
Penyelenggaraan rumah susun yang tertib, aman, dan terkelola dengan baik menjadi salah satu kebutuhan dalam menjawab tantangan penyediaan hunian, seiring perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Di sisi lain, regulasi tersebut juga menyimpan potensi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengaturan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rumah susun diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Bagi DPRD Kabupaten Sumedang, pengusulan Raperda ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus upaya mendorong lahirnya kebijakan daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah melalui prakarsa DPRD. Selanjutnya, Raperda akan mengikuti mekanisme pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, regulasi bukan sekadar kumpulan pasal dan ketentuan, melainkan instrumen untuk memberikan kepastian, menciptakan ketertiban, serta memastikan pembangunan daerah berjalan dengan arah dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
WAHYU BK
