19 November 2026

Dugaan Pencemaran Udara PT Supreme Paper Solution Disorot, Andi Gondrong Desak Gakkum DLH Turun Tangan: Jangan Biarkan Warga Jadi Korban Industri!

0

SUBANG – Dugaan pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan aktivitas industri PT Supreme Paper Solution di wilayah Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, kembali menjadi perhatian. Persoalan ini memunculkan desakan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya bidang Penegakan Hukum (Gakkum), segera melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.

Andi L. Hakim, yang dikenal dengan sapaan Andi Gondrong selaku Ketua Forum Arus Bawah, secara langsung turun ke lokasi dan mendatangi rumah-rumah warga yang diduga terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan sekaligus mendengar langsung keluhan masyarakat yang berada di sekitar kawasan perusahaan.

Menurut Andi, persoalan dugaan pencemaran udara tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Sebab, udara bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup.

Ia meminta Gakkum DLH Kabupaten Subang maupun instansi lingkungan hidup yang memiliki kewenangan agar segera melakukan inspeksi lapangan secara menyeluruh, bukan sekadar melakukan pemeriksaan administratif di atas meja.

“Jangan sampai masyarakat harus terus menanggung dampak yang diduga berasal dari aktivitas industri, sementara pemerintah terkesan lamban merespons. Kami meminta Gakkum DLH turun langsung, periksa kondisi lingkungan, ambil sampel udara, dan pastikan apakah aktivitas perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup,” tegas Andi.

Jangan Sampai Investasi Mengorbankan Hak Masyarakat

Andi menilai, keberadaan industri memang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan daerah. Namun, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas produksinya berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengendalian emisi dan pencegahan pencemaran udara.

Persoalan ini harus dijawab melalui pemeriksaan ilmiah dan transparan. Jangan sampai keluhan masyarakat hanya berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Kalau memang perusahaan sudah menjalankan seluruh kewajiban lingkungan, silakan buktikan secara terbuka melalui hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, pemerintah jangan ragu mengambil tindakan sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat kecil justru tidak memiliki perlindungan ketika berhadapan dengan kepentingan industri,” tambahnya.

Gakkum DLH Harus Berani Melakukan Pemeriksaan Teknis

Desakan Forum Arus Bawah tersebut bukan tanpa alasan. Dugaan pencemaran udara perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada sejumlah aspek yang patut diperiksa oleh petugas pengawas lingkungan hidup, antara lain:

  1. Pengukuran kualitas udara ambien di sekitar permukiman warga.
  2. Pengujian emisi cerobong atau sumber emisi tidak bergerak dari aktivitas produksi.
  3. Pemeriksaan sistem pengendalian pencemaran udara, termasuk alat pengendali emisi.
  4. Pemeriksaan dokumen persetujuan lingkungan dan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi apabila diwajibkan.
  5. Evaluasi pelaksanaan RKL-RPL serta kewajiban pemantauan lingkungan perusahaan.
  6. Pemeriksaan kemungkinan dampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Hasil pengujian tersebut harus disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui kondisi lingkungan yang sebenarnya.

Kajian Hukum: Dugaan Pencemaran Tidak Boleh Dibiarkan Tanpa Kepastian

Secara hukum, persoalan ini memiliki landasan pengawasan yang jelas.

Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, memberikan hak kepada masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 65 mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi lingkungan hidup.

Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 mengatur kewajiban pemerintah melakukan pengawasan dan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, memeriksa dokumen, mengambil sampel, serta memeriksa instalasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran lingkungan.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian mutu udara, baku mutu emisi, persetujuan teknis, pengawasan, dan sanksi administratif.

Ketiga, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pembekuan atau pencabutan perizinan sesuai persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam kondisi tertentu, tindakan penghentian sementara kegiatan juga dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan hukum.

Artinya, persoalan dugaan pencemaran udara bukan sekadar persoalan keluhan masyarakat, melainkan menyangkut kewajiban hukum pelaku usaha dan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup.

Jangan Hanya Hadir Setelah Masyarakat Berteriak

Kini publik menunggu langkah konkret DLH Kabupaten Subang. Apakah instansi terkait akan segera melakukan pemeriksaan lapangan secara independen dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat?

Pemeriksaan juga perlu melibatkan pihak berkompeten agar hasil pengujian tidak menimbulkan polemik baru. Perusahaan pun harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan memperlihatkan dokumen pemenuhan kewajiban lingkungannya.

Sebab, apabila dugaan pencemaran terbukti, persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan hanya dengan pernyataan normatif atau sekadar imbauan.

Jangan sampai industri tumbuh dan menghasilkan keuntungan, sementara masyarakat di sekelilingnya justru harus mempertaruhkan kenyamanan dan kualitas hidup akibat persoalan lingkungan yang tidak tertangani.

Forum Arus Bawah mendesak agar Gakkum DLH segera turun ke lapangan, melakukan pengujian secara objektif, serta mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak manajemen PT Supreme Paper Solution maupun DLH Kabupaten Subang masih perlu dimintakan untuk memperoleh keberimbangan informasi.

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2026 metronasionalnews All Right Reserved | CoverNews by AF themes.