Jeje Ritchie Ismail Perjuangkan Sekolah Rakyat Permanen di KBB, Siapkan Lahan 8 Hektare di Cipeundeuy
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026), guna membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jeje didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Sosial KBB Dr. H. Idad Saadudin, S.Sos., M.Kes., Kepala Dinas PUPR Anni Roslianti, ST., MM., Kepala Dinas Perkim Yoga Rukma Gandara, ST., MT., serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Bapperinda.
Audiensi ini menjadi langkah strategis Pemkab Bandung Barat dalam mendorong hadirnya fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga:Kantah Bandung Barat Perkuat Kualitas Layanan Pertanahan melalui Sistem Kewilayahan
Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar penyediaan fasilitas pendidikan, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, Pemkab Bandung Barat siap mendukung percepatan pembangunan melalui penyiapan infrastruktur dasar dan berbagai kebutuhan teknis di lokasi yang telah direncanakan.
“Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas kurang lebih 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan terpadu,” ujar Jeje.
Selain kesiapan lahan dan infrastruktur, Bupati juga menyoroti pentingnya pembaruan data sosial agar seluruh anak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh kesempatan mengakses program tersebut.
Pemkab KBB berencana mengoptimalkan peran pemerintah desa melalui penyiapan operator khusus untuk membantu pemutakhiran data warga yang belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko anak-anak dari keluarga rentan terlewat dari sasaran program akibat persoalan administrasi dan ketidakakuratan data.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Menurut informasi yang disampaikan dalam audiensi, proposal pembangunan Sekolah Rakyat KBB telah dinyatakan lengkap dan direncanakan memasuki tahap pelelangan pada akhir 2026.
Mensos juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pematangan lahan agar pembangunan fisik dapat dilaksanakan setelah proses pengadaan selesai.
“Pemkab Bandung Barat perlu segera melakukan proses pematangan lahan agar ketika proses lelang tuntas, pembangunan fisik dapat langsung dimulai,” demikian arahan Menteri Sosial sebagaimana disampaikan dalam materi rilis.
Lahan 8 Hektare Disiapkan di Desa Nanggeleng
Calon lokasi Sekolah Rakyat permanen tersebut berada di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas lahan sekitar 8 hektare. Lahan yang disebut memiliki sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah itu dinilai strategis karena memiliki akses menuju koridor jalan provinsi dan nasional.
Untuk mendukung realisasi pembangunan, Pemkab Bandung Barat menyiapkan sejumlah langkah pendukung, meliputi pengerasan dan pelebaran jalan akses, pembersihan area, pematangan lahan atau cut and fill, serta penyiapan dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang sesuai ketentuan.
Apabila terealisasi, Sekolah Rakyat permanen ini diharapkan menjadi pusat pendidikan terpadu bagi siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang saat ini masih tersebar di sejumlah lokasi rintisan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah daerah, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan sekaligus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung dan kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima manfaat, kesiapan tenaga pendidik, serta keberlanjutan pengelolaan sekolah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Asep Eker
