19 November 2026

Enam Raperda untuk Sumedang, Legislasi Daerah Diharapkan Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat‎‎

0


‎Sumedang | Metronasionalnews.com – Di balik setiap rancangan peraturan daerah, tersimpan harapan tentang kehidupan masyarakat yang lebih tertata, pelayanan pemerintahan yang semakin baik, serta masa depan daerah yang lebih sejahtera. Semangat itulah yang mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang saat membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (19/11/2026).
‎
‎Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, rapat tersebut menjadi bagian penting dari proses pembentukan regulasi daerah. Bukan sekadar menyelesaikan tahapan administrasi legislasi, tetapi juga ruang untuk mempertemukan pandangan, menyerap aspirasi, dan menyempurnakan kebijakan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
‎
‎Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan, S.E., serta dihadiri Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
‎
‎Sementara itu, Bupati Sumedang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM., yang menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan, masukan, dan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
‎
‎Enam Raperda yang menjadi pembahasan mencakup sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
‎
‎Raperda tersebut meliputi Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pembentukan Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung; Pembentukan Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari; Pembentukan Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal; Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
‎
‎Dalam penyampaian jawaban Bupati, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan, saran, dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan materi keenam Raperda agar semakin berkualitas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


‎Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi elemen penting dalam proses tersebut. Sebab, sebuah regulasi yang baik tidak hanya harus memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, serta dampak penerapannya di lapangan.
‎
‎Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Dedih, S.Hut., menyampaikan bahwa keenam Raperda tersebut diharapkan nantinya menjadi produk hukum daerah yang memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Sumedang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Harapan itu sekaligus menjadi pesan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan melalui lembaga legislatif harus memiliki orientasi yang jelas, yakni kepentingan publik dan kemaslahatan masyarakat luas.
‎
‎Bagi Kabupaten Sumedang, pembentukan peraturan daerah bukan semata-mata menghasilkan dokumen hukum, melainkan membangun landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, responsif, dan bertanggung jawab.
‎
‎Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan lancar tersebut menjadi gambaran komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengawal proses legislasi daerah.
‎
‎Pada akhirnya, kualitas sebuah peraturan tidak hanya diukur dari banyaknya pasal yang disusun, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab persoalan, memberikan kepastian, dan menghadirkan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
‎
‎Enam Raperda ini pun diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun Sumedang yang semakin maju, dengan kebijakan yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga melindungi dan berpihak kepada masyarakat.
‎
‎
‎
‎
‎WAHYU BK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2026 metronasionalnews All Right Reserved | CoverNews by AF themes.