Hari Desa Nasional Jadi Momentum Perkuat Sinergi, Kades Wangunsari Diki Rohani Soroti Penurunan Dana Desa dan Pengembangan UMKM
BANDUNG BARAT — Momentum peluncuran Hari Desa Nasional 2027 sekaligus kick-off Liga Desa 2026–2027 menjadi harapan baru bagi pemerintah desa untuk memperkuat sinergi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Diki Rohani, S.Pt., saat menanggapi kegiatan yang digelar di Lapangan Panglejar, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Diki, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk mempererat silaturahmi antarpemerintah desa sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh nasional itu dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap peran desa sebagai fondasi penting pembangunan nasional. Dalam rangkaian Liga Desa, Desa Wangunsari turut berhadapan dengan Desa Cisomang Barat.
“Bagi saya yang masih tergolong kepala desa baru, kegiatan ini menjadi pengalaman dan kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah, peringatan Hari Desa bisa dirayakan bersama dan dihadiri para menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, serta sejumlah tokoh lainnya,” ujar Diki saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Desa Wangunsari, Senin (12/10/2026).
Sinergi Pemerintah Jadi Kunci Pembangunan Desa
Diki berharap, peringatan Hari Desa Nasional mampu memperkuat komitmen bersama dalam membangun desa. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar berbagai kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga berharap berbagai komitmen yang disampaikan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
“Harapannya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat bisa direalisasikan melalui program-program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Diki, pemerintah desa membutuhkan dukungan lintas tingkatan pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebab, pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung kebutuhan warga di lapangan.
Penurunan Dana Desa Jadi Tantangan
Di tengah harapan untuk mempercepat pembangunan, Diki turut menyoroti persoalan keterbatasan anggaran desa. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, alokasi Dana Desa saat ini berada di angka Rp373.456.000 untuk setiap desa.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan, menjalankan program pemberdayaan, serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan dukungan tambahan, baik melalui program pembangunan maupun skema alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa.
“Anggaran Dana Desa sekarang mengalami penurunan cukup jauh. Mudah-mudahan ada program dari Pak Bupati maupun Pak Gubernur agar pembangunan di desa-desa Bandung Barat tetap berjalan dengan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.
Ia menilai, sinergi anggaran dan program pembangunan menjadi penting agar keterbatasan fiskal desa tidak menghambat upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Kembangkan UMKM, Buka Peluang Ekonomi Baru
Selain menyoroti dukungan anggaran, Pemerintah Desa Wangunsari juga berupaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu upaya yang tengah dirintis adalah produksi makanan khas lokal, yakni Kicimpling dan Peuyeum Cigorowong. Kedua produk tersebut diharapkan dapat menjadi potensi unggulan desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Diki mengakui, pemasaran produk lokal tersebut masih membutuhkan pengembangan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, kondisi itu tidak menyurutkan komitmen pemerintah desa untuk mendorong pelaku UMKM agar terus meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan pemasaran.
“Kami masih merintis produksi Kicimpling dan Peuyeum Cigorowong. Walaupun pasarnya belum terlalu besar, kami tetap berupaya mendorong UMKM yang ada di desa. Harapannya, ke depan semakin banyak peluang kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat Wangunsari,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Terlebih, sektor pertanian di Desa Wangunsari mulai mengalami penurunan, sehingga diperlukan alternatif usaha produktif yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
Dengan penguatan UMKM, potensi lokal diharapkan tidak hanya menjadi produk konsumsi masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi sumber ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah bagi desa.
Desa Harus Menjadi Prioritas Pembangunan
Lebih lanjut, Diki menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan pemerintah pada akhirnya perlu diwujudkan di tingkat desa agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, ia berharap momentum Hari Desa Nasional dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya memperhatikan kebutuhan, keterbatasan, dan potensi desa.
“Harapannya, Hari Desa ini semakin menguatkan kita sekaligus menjadi pesan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan kementerian bahwa negara ini tidak akan ada tanpa desa. Desa memegang peranan penting karena menjadi bagian pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan desa tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah desa. Diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.
Melalui dukungan anggaran yang memadai, pengembangan UMKM, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan koordinasi antarpemerintahan, Desa Wangunsari diharapkan mampu terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Bagi Diki, keberhasilan pembangunan desa bukan semata-mata diukur dari terlaksananya program, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan warga dan menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Asep Eker
